IJN - Bireuen | Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., di Banda Aceh, Kamis, 4 Juni 2026.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) turut dihadiri Ketua DPRK Bireuen, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Sekretaris DPRK Bireuen.
Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan, opini WTP diberikan setelah auditor menilai laporan keuangan berdasarkan empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Andri.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah disusun secara wajar sesuai standar yang berlaku.
Menanggapi hasil audit tersebut, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi BPK dapat kami tindaklanjuti secara serius agar tata kelola keuangan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Mukhlis.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Menurut Mukhlis, capaian WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga integritas dan disiplin dalam pengelolaan anggaran, terutama di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Kepercayaan publik harus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Karena itu, WTP bukan akhir dari proses, tetapi menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin
