22 Mei 2022 | Dilihat: 111 Kali
4 Pulau Singkil Masuk Wilayah Sumut, Pemerintah Aceh Surati Mendagri
noeh21
Ilustrasi pulau
 

IJN – Banda Aceh | Publik Aceh dihebohkan dengan isu empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

Sebagaimana diketahui, ke empat pulau itu yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau panjang.

Sebelumnya, pemerintah Aceh mengajukan permohonan keberatan terkait keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor. 050-145 Tahun 2022 Tentang pemberian dan pemuktahiran Kode, Data wilayah administarsi Pemerintahan dan pulau tahun 2021, tanggal 14 Februari 2022.

Dari dokumen yang diterima INDOJAYANEWS.COM, Minggu 22 Mei 2022, Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT telah mengajukan permohonan keberatan dengan nomor 125.1/6371 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Permohonan keberatan itu terkait status kepemilikan empat pulau yang seharusnya berada dalam wilayah administrasi Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Namun masuk dalam wilayah administrasi Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Pemerintah Aceh menilai ada kekeliruan dalam hasil verifikasi dan pembakuan nama rupabumi di Aceh, sehingga nama dan koordinat dari empat pulau itu tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan.

Bahkan, Gubernur Nova Iriansyah telah lima kali menyurati Mendagri terkait empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil itu. Pemerintah Aceh menyebut, masih belum ada titik terang kesepakatan yang disepakati bersama terkait permasalahan empat pulau itu.

"Pemerintah Aceh merasa dirugian terhadap keputusan menteri dalam Negeri nomor 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemuktahiran Kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau,"tulis Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam suratnya.

Adapun fakta lain terkait empat pulau itu masuk ke wilayah Aceh Singkil yakni; berdasarkan hasil rapat pembahasan perbatasan antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan Sumut yang di fasilitasi tim penetapan dan penegasan batas daerah (TPPBD) Pusat pada 31 Oktober 2002 di Jakarta dengan telah disepakati dan di pasang 6 pilar batas dan 1 pilar titik acuan di Pulau panjang antara Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Dairi, Sumut.

Bahkan dalam peta Aceh Singkil tahun 2002 yang ditandatangani Direktur Perbatasan dan Ditjen Pemerintahan Umum dan Bupati Aceh Singkil, titik Acuan di Pulau Panjang dan garis batasnya berada antara 4 pulau dengan pesisir/batas kabupaten Tapanuli Tengah. 

Selain itu, pemerintah Aceh Singkil telah membangun tugu wilayah Aceh menggantikan Pilar titik Acuan di pulau panjang. Bahkan penanamaan 4 pulau itu ditemukan dalam salinan surat-surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria daerah Aceh Tanggal 17 Juni tahun 1965.

Sedangkan pada Tanggal 7 Februari 2022, Pemerintah Aceh melalui asisten Pemerintahan, keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan daerah Aceh, kepala Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah Aceh, dinas kelautan dan perikanan, asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh Singkil beserta jajaran menghadiri rapat pembahasan status wilayah Administrasi penanamaan 4 pulau tersebut bersama tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR) dan Pejabat pemerintah Sumatera Utara di Ruang Rapat lantai III, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan kemendagri. 

Namun disisi lain, tim TNPNR tidak mempersiapkan kesepakatan rapat dan pemerintah Aceh tidak menerima notulensi rapat. Bahkan setelah ditetapkan Kepmendagri nomor 050-145 tahun 2022, ke empat pulau yang dipermasalahan tersebut seharusnya masuk ke wilayah Provinsi Aceh kini telah masuk wilayah Sumatera Utara.

"Selain belum adanya kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan Sumut terhadap Proses penetapan 4 pulau itu. Penetapan Kepmendagri nomor 050-145 tahun 2022 merupakan bagian dari kebijakan administratif pemerintah pusat yang terkait langsung dengan pemerintah Aceh tersebut bertentangan dengan kewenangan dan kekhususan Aceh, karena tidak melibatkan pemerintah Aceh,"dikutip Indojayanews.com dalam salinan surat tersebut.





Penulis : Hendria Irawan
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com