IJN - Banda Aceh | Sejumlah orang yang menamakan diri dari Aliansi Aksi Pilar yaitu terdiri dari elemen mahasiswa Aceh Besar, pegiat lingkungan, LSM, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok adat dan advokat, mengaku sepakat dengan gagasan penyelamatan lingkungan.
Pada Sabtu 28 Desember 2019, aliansi ini mengadakan konfrensi pers di Banda Aceh, untuk menyampaikan kepada publik bahwa pihaknya akan mengawal proses politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK Aceh Besar terhadap tuntutan Pilar yang tertuang dalam Ikrar Jantho.
"Kami mengakui bahwa proses pengkajian, pembahasan untuk penyelesaian masalah ini tidaklah mudah, karena masalah ini sudah terjadi selama 30 tahun semenjak PT. SBA berdiri. Bahkan pun sampai saat sekarang kami tidak melihat iktikad baik dari PT. SBA dalam menyelesaikan masalah ini," kata Koorditor Lapangan Muhammad Faidzal Rizki, daalm rilis yang diterima media ini.
Menurut Muhammad Faidzal Rizki, selama ini yang ada adalah respon-respon reaksioner untuk meneutupi akar masalah sebenarnya dan upaya-upaya pengalihan isu, dari isu kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran laut menjadi isu CSR.
"Terkait CSR kami mendesak Pemerintah dan Pansus untuk memeriksa penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan MoU Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung, terlebih karena sekarang PT. SBA adalah BUMN maka sudah sepatutnya dana tersebut dibuka ke publik laporan penggunaanya," desaknya.
"PT. SBA adalah contoh buruk dari investasi BUMN, Serapan tenaga kerja lokal kecil, berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, PADnya kecil baik level kabupaten maupun provinsi, tapi itu bukan fokus kami."
Faidzal mengatakan bahwa pasca tuntutan Ikrar Janthoe, yang dilakukan oleh PT. SBA sangat kontra produktif, perusahaan disebut hanya melakukan pencitraan, yang tujuannya adalah menampakkan seakan-akan keberadaan PT. SBA memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
"Sehingga kalau ada yang mengganggu SBA maka akan mengganggu kelompok yang segelintir itu. Polanya: memberikan bantuan, melaksanakan kegiatan sosial dan kunjungan kerja. Fokus mereka adalah mendelegitimasi Gerakan Janthoe. Tapi masyarakat cerdas memposisikan diri," jelasnya.
Lebih lanjut Faidzal menuturkan, politik Blbantuan dan politik atas nama sering terjadi pada masa penjajahan Belanda, masa konflik RI dan GAM, masa bencana tsunami dan pada saat event-event politik nasional maupun lokal digelar.
"Artinya masyarakat sudah tidak tertipu lagi dengan gerakan-gerakan pemberian bantuan dari perusahaan. Masalah utama operasi penambangan meterial PT SBA dengan melakukan peledakan 1-2 hari sekali telah merusak struktur bawah tanah, sehingga mengakibatkan rusaknya sumber air di Pucok Krueng dan akibat buruk lainnya," tegasnya.
Namun begitu, Faidzal mengaku ahwa hingga saat ini masih percaya penuh dengan mekanisme penyelesaian yang dilakukaan oleh Pemkab Aceh Besar dan Pansus DPRK Aceh Besar. Aliansi Pilar juga berharap adanya langkah kongkrit untuk percepatan penyelesaian point tuntutan yang tertuang dalam Ikar Janthoe.
"Kepada masyarakat Lhoknga dan Leupung untuk tetap solid dan bersama-sama mengawal kerja Pemerintah Aceh Besar dan Pansus DPRK Aceh Besar. Setiap pihak yang ingin mengadu domba dan melakukan upaya pecah belah adalah musuh bersama, musuh mahasiswa dan msush masyarakat," demikian tutup Muhammad Faidzal Rizki.
Editor: Hidayat. S
