IJN - Banda Aceh | Pejabat pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) kembali mendapat sorotan masyarakat, setelah ketahuan sejumlah pejabat kembali melakukan kunjungan ke luar negeri, ditengah merosotnya tajam APBN untuk BPKS di bawah kepemimpinan Razuardi dan Islamuddin.
Untuk diketahui, alokasi APBN 2020 untuk BPKS hanya Rp 144 miliar, padahal pada 2019 lalu jumlahnya mencapai Rp 224 miliar. Anehnya, dalam kondisi rapor merah itu, rombongan pejabat BPKS ramai-ramai malah pergi jalan (melancong?) ke luar negeri.
“Selain anggaran yang turun drastis, alokasi APBN 2020 juga banyak kode bintang atau diblokir oleh Kemenkeu RI. Hanya alokasi gaji, perjalanan dinas dan kegiatan rutin lainnya yang tidak diblokir. Ini terjadi karena dokumen perencanannya yang tidak ada, bermakna pejabat terkait tidak punya kapasitas,” kata mantan aktivis BRR Aceh-Nias, Usman Lamreueng.
Kepada Media INDOJAYANEWS.COM, pada Rabu malam 18 Desember 2019, Usman mengatakan, Plt wakil kepala BPKS, deputi bidang pengawasan beserta rombongan sebanyak 7 orang tanpa rasa malu melakukan kunjungan ke luar negeri, pada Selasa, 17 Desember 2019.
"Tujuan mereka kali ini ke Negeri Serawak, dekat Brunei Darussalam. Pergi beramai-ramai lagi. Maunya ada rasa malulah sedikit dengan rakyat Aceh. Berapa uang negara yang mereka sedot saat pergi berjamaah ke luar negeri,” ujar Usman.
Kecewa dengan perjalanan diduga menggunakan uang negara, kandidat doktor ini meminta Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu Plt Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, agar segera mereformasi total jajaran BPKS.
Menurutnya, DKS perlu mengevaluasi secara menyeluruh internal badan yang menggunakan APBN itu sebagai peningkatan kinerja kepala, wakil kepala, para deputi bahkan hingga staf.
“Ini adalah moment yang tepat untuk membenahi dan membersihkan internal BPKS guna meningkatkan kinerja ke depan agar cita-cita terwujudnya free port dan free trade zone Sabang menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas mimpi," katanya.
"Kalau gak sekarang, kapan lagi? Ini sudah 20 tahun usia BPKS,” sambung Usman, yang juga salah satu dosen di Universitas Abulyatama (Unaya) tersebut.
Bukan itu saja, Usman juga menyorot fungsi Dewan Pengawas BPKS yang menurutnya terkesan kongkalikong dan tidak punya taring pada Badan Pelaksana BPKS. Selain itu, ia juga menyebut tidak ada ahli kepelabuhan di dewan pengawas.
“Sudah nyata-nyata banyak masalah di Bapel BPKS. Serapan anggaran rendah, freeport tidak kunjung terwujud, APBN 2020 turun, banyak bintang, wakil kepala dan rombongan pejabat BPKS melancong ke luar negeri, kok Dewan Pengawas tidak berani menegur?," tanya Usman.
"Kok ada kesan Dewan Pengawas takut sekali ya pada Bapel BPKS? Ada permainan apa ini?,” kata putra Aceh Besar tersebut. Belum ada penjelasan dari pihak BPKS mengenai pejabat yang berknjung ke luar negeri.
Editor: Hidayat. S
