IJN - Banda Aceh | Darnisaf Husnur atau kerap disapa Bang Saf, salah satu aktivis Referendum Aceh 99, meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh tidak takut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT.
"Jangan terkesan seperti takut kepada Plt Gubernur. Jalankan wewenang, tugas dan fungsi DPR, panggil Plt Gubernur Aceh dan minta penjelasan terkait Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) 2020, kami masyarakat ingin tahu sudah sejauh mana soal itu," kata Bang Saf.
Hal itu disampaikan Bang Saf pada Media INDOJAYANEWS.COM, Senin malam 9 Maret 2020 di Banda Aceh. Melalui rilisnya kepada INDOJAYA, Bang Saf mengatakan; "Jangan sampai DPRA terkesan sudah dibungkam, sehingga tak mampu menjalankan tugas yang diamanahkan rakyat mengawal Pemerintahan Irwandi-Nova."
Bang Saf menegaskan, diamnya DPR bukan mendatangkan simpati rakyat, justru menimbulkan rasa curiga. "Kalau nanti kita berpikir jangan-jangan ini sudah ada bagi hasil, kan tidak baik? Karena itu kita minta DPRA menjalankan tugasnya, bukan hanya diam membisu seolah tak terjadi apa-apa," ujarnya.
Bang Saf juga mengungkapkan desas-desus yang beredar di sejumlah kalangan; "Ada pihak tertentu yang sangat berperan penting melobi setiap pihak yang mengkritik Pemerintah Aceh. Ini seperti membungkam kebenaran, seharusnya ini kerja pers memberitakan, dan penegak hukum melacak isu seperti ini."
Ia menuturkan, ada isu yang beredar bahwa seorang pengusaha ternama di Aceh, selalu ikut dalam melobi pihak-pihak yang frontal dan selalu mengkritik Pemerintah. "Ini tidak baik dalam dunia demokrasi kita. Karena kritik bagian dari kontrol publik, apalagi disaat DPRA diam membisu," tuturnya.
Namun demikian, Bang Saf tak ingin menjelaskan lebih lanjut sosok yang dianggap selalu turun tangan melobi pengkritik Pemerintah. "Saya rasa isu itu sudah beredar luas, tapi sepertinya memang tak ada yang mau peduli, masyarakat Aceh juga sudah apatis dan tak percaya lagi sama Pemerintah," tutupnya.
Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya kabar Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Sekda, menolak memberikan DPA tahun 2020 kepada DPR Aceh.
Bahkan ada pihak masyarakat yang mendesak agar DPRA segera melakukan Hak Interpelasi terhadap Nova Iriansyah, sebab dianggap sangat perlu untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2020.
Editor: Hidayat. S
