14 Maret 2024 | Dilihat: 107 Kali
Bawaslu Didesak Tuntaskan Pelanggaran Pemilu di Aceh
noeh21
Kantor Bawaslu Aceh. Foto. Indojayanews
 

IJN - Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Bawaslu Kab/Kota dan Bawaslu Aceh untuk segera menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu secara tuntas yang terjadi di Provinsi Aceh. 
 
Hal tersebut disampaikan Alfian Koordinator MaTA dalam keterangannya kepada IndoJayaNews.com, Kamis 14 Maret 2024.
 
"Bawaslu jangan ada upaya membiarkan pidana yang telah terjadi selesai adminitrasi saja, apalagi jika sengaja membiarkan pelanggaran pemilu yang secara terang benderang telah masuk kategori pidana pemilu," kata Alfian, Koodinator MaTA.
 
Alfian juga mendesak Bawaslu Aceh harus memberikan keadilan pemilu bagi rakyat, dan dituntut bekerja profesional untuk memberikan bukti nyata, jika lembaga tersebut benar-benar independen dan konsisten menjalankan tugas.
 
Menurut Alfian, hal ini penting dilakukan sehingga Bawaslu Aceh harus menjadikan rekomendasi pelanggaran sebagai tindak pidana, bukan hanya sebatas pelanggaran adminitrasi belaka.

"Pemilu 2024 bukan hanya paling brutal yang mempertontonkan pelanggaran demi pelanggaran saja, tetapi yang paling memprihatinkan pada Pemilu kali ini, ikut andilnya pihak penyelenggara pemilu secara sistematis, yang bermain kotor dengan para kandidat," jelasnya.
 
Kata Alfian, hal itu nyata terjadi atas pelanggaran pidana setelah pencoblosan dengan modus pengelembungan suara dan atau mencuri suara kandidat lainnya. Parahnya lagi, modus tersebut sebagai bukti kejahatan ini terjadi akibat penyelenggara pemilu terlibat, mulai tingkat PPK sampai KIP Kab/Kota. 
 
"Apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Pidie, Nagan Raya dan Aceh Selatan, jangan hanya disimpulkan lalu berhenti pada sebatas pelanggaran administrasi Pemilu saja," kata dia.

Ia menduga pelanggaran pemilu tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di seluruh kab/kota di Aceh, hal itu menandakan jika ada yang harus dibongkar secara tuntas dan harus diseret menjadi Pidana Pemilu. 
 
Bahkan, lanjut Alfian, berdasarkan laporan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, caleg, maupun partai politik, atas segala kecurangan terjadi di lapangan menandakan buruknya pesta demokrasi di tahun 2024 ini. 
 
Dengan demikian, MaTA mendesak agar Bawaslu Aceh dan seluruh Bawaslu Kab/Kota di Aceh untuk tidak main aman saja. “Bawaslu harus berani menuntaskan pelanggaran yang mencuat ke publik agar diselesaikan sebagai Pidana Pemilu, sehingga siapa pun pelakunya dapat di black-list pada pemilu mendatang," ucapnya.
 
MaTA juga meminta Bawaslu tidak ragu untuk menegakkan aturan main seperti diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga dengan jelas menerangkan terkait Pidana Pemilu. 
 
“Jadi, kalau hasil kami monitoring kami selama pemilu berlangsung, dengan modus pelanggaran terjadi maka mereka yang di duga kuat terlibat sebagai pelaku, dapat dipidanakan. Artinya, fakta-faktanya sudah sangat jelas, tinggal kemauan dan keinginan kuat dari pihak Bawaslu Aceh untuk membersihkan "para penjahat Pemilu" yang hari ini masih belum ada langkah hukum apa pun,"ujarnya.
 
Hal itu, kata dia, didasari pasal 505, 532 dan pasal 551 menjadi pedoman atas pidana yang telah terjadi.

Disebutkan, publik sangat menaruh harapan besar untuk pengusutan atas kejahatan Pemilu yang telah dilakukan oleh oknum pata caleg dan penyelengara Pemilu di Aceh 
 
"jika para penjahat pemilu ini masih dibiarkan begitu saja maka dapat dipastikan masyarakat Aceh juga akan mempersepsikan jika semua penyelengara pemilu di Aceh juga tidak dapat dipercaya, sebaliknya akan dicap setali tiga uang dengan mereka yang sudah secara vulgar melakukan kejahatan untuk meraup suara rakyat,"jelasnya.
 
Alfian menambahkan, hal yang perlu direnungkan kembali oleh para Komisioner Bawaslu di Aceh adalah jika keberadaan mereka adalah pengawal suara rakyat yang sesungguhnya.

"Lembaga ini dibentuk dan dibayar oleh negara dengan uang rakyat agar hak-haknya dalam kepemiluan benar-benar terjamin," tambahnya.
 
"Apabila praktik kecurangan sudah sedemikian rupa, dipertonton tanpa malu, lalu dimana pula harga diri Bawaslu sebagai pengawal suara rakyat jika pelanggaran Pemilu yang jelas-jelas begitu brutal tak pernah diseret menjadi Pidana Pemilu, bagi MaTA, selama Baswaslu tegak lurus maka kita back up dan rakyat Aceh mendukung penuh langkah penegakan hukum atas pemilu,"demikian Alfian.
 
 
Penulis : Hendria
Editor : Redaksi
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com