IJN - Banten | Rapat koordinasi pengawasan Pemilu 2019 dengan tema "Peran Media Dalam Pemilu 2019", digelar Bawaslu Kota Tangerang Selatan, di Resto Bukit Pelayangan Jl. Raya Cilenggang Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, Kamis 11 April 2019
Pantauan media ini, rapat koordinasi pengawasan Pemilu di hadiri oleh M. Acep (Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan), Andre Sumanegara (Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia KotaTangerang Selatan), Ahmad Jazuli (Komisioner Bawaslu Kota Tangerang Selatan), Slamet Santosa (Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tangsel), Para Insan Media se-Kota Tangsel.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, M. Acep menyampaikan bahwa Bawaslu dengan Insan Media diharapkan dapat bersinergi terutama dalam bidang pengawasan.
"Bisa dikatakan Media sebagai mata-mata Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019. Dalam pelaksanaan tugasnya Para Penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedangkan para wartawan diawasi oleh Dewan Pers," katanya.
Perlu diinformasikan juga kepada wartawan bahwa pada 12 April 2019 akan ada Apel Patroli Penegakkan Anti politik. Bawaslu dalam melakukan pengawasan ada beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu netralitas ASN, netralitas penyelenggara, pengawasan terhadap politik uang dan partisipasi Pemilih.
Lanjutnya, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu maka Bawaslu mempunyai aplikasi Gowaslu. Dalam Gowaslu masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara langsung kepada Bawaslu. Dan juga ada aplikasi Siwaslu (Sistem Pengawasan Penghitungan Suara). Nantinya petugas TPS akan mengupload hasil pengitungan suara di TPS.
"Pemilu 2009 dan 2010 cukup banyak pelaku politik uang yang bergerak di Tangsel ini," tuturnya.
Sehingga dalam Pemilu 2019 ini Bawaslu Tangsel akan bekerjasama dengan Kepolisian dalam melakukan Patroli Anti Politik Uang. Pergerakan Politik Uang diperkirakan terjadi di daerah pinggiran atau yang mayoritas adalah kaum marjinal yang ada di Kec. Serpong, Serpong Utara, Setu dan Pondok Aren. Kecamatan ini rawan terjadi politik uang karena memang diaerah tersebut masyarakatnya membutuhkan bantuan ekonomi.
Slamet Santosa, Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga menjelaskan, Media punya peran dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019 melalui pemberitaannya yang bersifat netral.
Rekan media di Tangsel turut menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019 karena perannya sangat luas dalam penyebarluasan informasi. Media juga memahami tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu maupun Panwaslu mulai dari mempersiapkan, mengawasi, mengevaluasi hingga melaksanakan kewajiban lainnya. Peran media untuk turut berpartisipasi dalam kampanye pemilu sudah diatur dalam Undang - undang nomor 12 tahun 2003 salah satunya kewajiban media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan materi pemilu.
Sementara Andre Sumanegara, Wakil Ketua PWI Tangerang Selatan Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang - undangan tentang pemilu karena itu diminta atau tidak media harus turut menyukseskan pelaksanaan pemilu.
"Peran media dalam menyukseskan pemilu harus didukung melalui pemberitaan yang netral," tegas wakil ketua PWI ini.
Media yang tidak netral dalam pemberitaan jelas akan mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik jurnalistik karena itu pemilik media sekaligus pengurus parpol harus mematuhinya.
Diketahui kepengurusan PWI Tangsel ada dua orang yang maju sebagai Caleg yaitu Junaidi (Ketua PWI Tangsel) dan Ghozali (Ketua Bidang Siwo PWI Tangsel). Keduanya sudah menyatakan non aktif dari kepengurusan PWI Tangsel karena sesuai Surat Edaran dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Wartawan yang maju sebagai caleg maka harus non aktif sebagai wartawan.
Penulis : Antoni Riansyah
Editor : Mhd Fahmi
