IJN - Banda Aceh | Menanggapi keluhan dari masyarakat terkait adanya langkaan pupuk subsidi bagi petani, Ombudsman RI perwakilan Aceh beberapa pekan terakhir telah melakukan investigasi ke beberapa Daerah. Terkait dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi, Ombudsman Aceh langsung melakukan rapat koordinasi multistakholder.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung anggota DPR RI TA. Khalid yang konsisten memperjuangkan hak petani, Distanbun Aceh, Bappeda Aceh, dan HKTI Ormas bidang pertanian.
Dr. Taqwaddin Husin kepala Ombudsman Aceh mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan terhadap adanya pupuk subsidi yang selama ini terjadi kelangkaan bagi para petani.
"Kami ingin menyelesaikan permasalahan adanya kelangkaan pupuk subsidi yang kami lihat sudah berulang ulang, sehingga menjadi keluhan publik yang harus menjadi perhatian kami,"kata Taqwaddin kepada INDOJAYANEWS.COM, Kamis 20 Agustus 2020,
Sementara itu, Fakhrurrazi, Kabid Sarpras Distanbun Aceh membenarkan kepada Ombudsman bahwa adanya kelangkaannya pupuk yang selama ini terjadi bagi para petani.
Hal tersebut diakibatkan karena qouta yang diberikan kepada Provinsi Aceh berkisar 39 persen dari kebutuhan untuk pupuk urea, yang merupakan kebutuhan dasar para petani.
"Aceh hanya mendapatkan 143.461 ton pupuk subsidi dengan luas areal persawahan 213 ribu ha, inilah yang menjadi faktor terjadinya kangkaan pupuk di lapangan,"ungkap Fakhrurrazi.
Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah mengirim surat permintaan penambahan quota ke Kementerian Pertanian.
Hal yang sama, TA. Khalid politisi Partai Gerindra menyatakan dengan tegas tentang kesiapannya memperjuangkan kebutuhan publik di bidang pertanian.
"Saya akan mendukung sepenuhnya untuk pemenuhan quota pupuk subsidi"tegas TA. Khalid
"Kon lon hana memperjuangkan hak masyarakat, tapi kadang hana info sapue bak lon (bukan saya tidak memperjuangkan hak masyarakat, tapi karena tidak ada informasi apapun ke saya),"jelas TA. Khalid kepada pihak Distanbun Aceh.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi didapatkan beberapa solusi, diantaranya harus adanya penambahan quota pupuk subsidi, sinergitas para pihak untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk, serta harus adanya realokasi antar waktu oleh dinas-dinas di Kabupaten/Kota.
"Hal ini masih dalam pertimbangan, karena masih rakor tahap pertama, kita akan melakukan koordinasi lanjutan,"imbuh Taqwaddin yang juga Dewan Pakar Forum PRB Aceh.
"Tahap kedua nanti kita akan undang kembali PT. PIM, Disperindagkop dan UKM Aceh, DPD RI serta DPRA yang tidak sempat hadir pada pertemuan tadi,"demikian Tutup Taqwaddin.
Penulis: Hendria Irawan
