IJN - Aceh Timur | Sejak berhembus kabar sekitar 100 lembaga yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah Aceh di bawah naungan mantan Plt yang sudah menjabat sebagai Gubernur tunggal Aceh menuai banyak kritik dari berbagai elemen.
Salah satunya yang lantang mengecam tindakan foya-foya yang dilakukan pemerintah Aceh tersebut, Darwin Eng Aktivis Sosial merupakan putra lingkar tambang Medco E&P Malaka blok A Aceh.
"Seperti yang kita ketahui semenjak covid-19 melanda banyak dana dari daerah ditarik ke provinsi salah satunya, dana CSR PT Medco yang mencapai angka Rp 450 juta lebih di tarik ke provinsi untuk penanganan covid-19 berbanding terbalik dengan dana foya-foya yang di berikan kepada lembaga non pemerintah menghabiskan dana Rp 9,5 milyar lebih diduga hanya untuk menghabiskan dana di provinsi," ungkap Darwin.
Darwin menjelaskan, dana CSR milik masyarakat Aceh Timur tersebut banyak bisa diperuntukan seperti, untuk penanggulangan banjir serta bansos yang bisa diberikan kepada masyarakat.
"Saya mengecam keras tindakan pemerintah provinsi terkhusus buat Gubernur Aceh, ditengah carut marut ekonomi masyarakat di tambah musibah banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh Timur. Bahkan, berimbas ke Aceh Utara dan sekitarnya," terang Darwin.
"Bisa-bisanya uang di habiskan buat kepentingan kelompok, enggak ada perasaan itu namanya. Apakah kepentingan kelompok dulu lebih diutamakan dari masyarakat dia sendiri udah gak logis itu orang," papar Darwin.
Darwin menambahkan, Semenjak Covid-19 melanda Indonesia dan Aceh banyak carut marut yang terjadi di Aceh seperti, bansos yang dipotong termasuk pemulangan warga Aceh dari luar negeri sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan dana refokusing Covid-19 malah jadi santapan mewah oleh elit-elit dilingkungan pemerintah.
"Masalah bansos yang tidak merata dan tebang pilih, dan masalah bencana alam yang belum selesai di tambah lagi nasib masyarakat Aceh di luar negeri yang belum bisa pulang, masalah paket 10,000 bansos yang di janjikan belum sampai ke Malaysia apa lagi masalah lain coba,?" imbuh Darwin.
"Banyak masalah Aceh tapi pemerintah seolah tutup mata lebih mementingkan hal yang gak penting, apa layak dia jadi Gubernur dan saya rasa Aceh keliru punya pemimpin aneh yang mementingkan kelompok seperti Nova Iriansyah," paparnya lagi.
"Saya berharap KPK bisa turun ke Aceh serta turun tangan pemerintah pusat terkait masalah-masalah Aceh saat ini. Apalagi terkait Covid-19 yang sudah ada maklumat dari Jokowi (Presiden red-) agar yang menyalah gunakan harus di hukuman mati, serta kepada ketua umum partai Demokrat untuk menengur kadernya sehingga tidak akan berefek kepada elektabilitas partai itu sendiri," tutupnya.
Penulis : Mhd Fahmi
