21 September 2020 | Dilihat: 258 Kali
Di Aceh Singkil Banyak ASN Penerima Bantuan BPUM
noeh21
Anggota DPRK Aceh Singkil komisi II, Fairuz Akhyar.
 

IJN - Aceh Singkil | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menilai Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat yang dinakhodai Faisal, S.Pd terkesan tertutup dalam melakukan pendataan usulan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat.

"Bantuan yang disalurkan Pemerintah itu untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid-19 ini, banyak yang tidak tepat sasaran," ucap Anggota DPRK Aceh Singkil, Fairuz Akhyar, Minggu, 21 September 2020.

Ironisnya, lagi dari informasi data yang berkembang di tengah masyarakat banyak ASN jajaran Pemkab Aceh Singkil beserta keluarga besarnya yang terdata sebagai penerima bantuan BPUM tersebut.

Menurut anggota dewan Komisi II itu, dalam merealisasikan penyaluran bantuan baik pendataannya, pihak Pemkab Aceh Singkil tidak melakukan kordinasi dengan pihak dewan.

Seperti yang terjadi saat ini, diketahui dalam pendataan usulan penerima kepada pemerintah pusat secara otomatis dan aturannya dilakukan oleh pihak SKPK terkait.

"Namun, saat ditanya terkait dengan realisasi penyaluran penerima bantuan tersebut,  pihak SKPK berdalih bantuan tersebut langsung diberikan pemerintah pusat melalui nomor rekening bank," ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Anehnya lagi, pihak Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Singkil hanya mengumumkan waktu penutupan pengusulannya saja. Kapan waktu dibukanya usulan tersebut malah terkesan tertutup.

Dengan begitu, wajar saja apabila banyak ASN, bahkan keluarga dan kerabat dekat pihak instansi terkait yang terdata sebagai penerima bantuan BPUM.

Padahal sesuai Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020, pasal 5 huruf d menjelaskan, pelaku usaha mikro penerima BPUM bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD.

Untuk itu, Anggota Dewan minta agar pihak Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Perindagkop dan UKM terlebih dahulu mengevaluasi seluruh data penerima bantuan BPUM.

Sebelumnya hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, H.Amaliun, bila perlu daftar penerima BPUM itu dievaluasi kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara Kadis Perindagkop dan UKM, Faisal, S.Pd, sehingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui wartawan. Meski sudah beberapa kali dicoba menemui ke Kantor dan menghubungi nomor ponselnya tidak diangkat.


Penulis : Erwan
Editor    : Mhd Fahmi
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com