Gedung DPRK Nagan Raya. Foto. Hendria Irawan/IndoJayaNews
IJN - Nagan Raya | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menolak dan mengembalikan Draf pengusulan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2025 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya ke Provinsi Aceh.
Penolakan pengusulan DOKA Aceh tahun 2025 itu dilakukan lantaran Ketua DPRK menilai Pemkab Nagan Raya memberikan surat jadwal pembahasan kepada DPRK dengan jangka waktu yang sangat singkat, bahkan terkesan hanya formalitas.
“Kami telah mengembalikan draf nya ke pemda dan belum menyutujui , karna waktu yang diberikan sangat singkat tentu nya pembahasan tidak mungkin bisa kita lakukan dengan proses sesingkat itu,”kata Ketua DPRK Nagan Raya, Joniadi kepada media, Rabu 24 April 2024.
Kata dia, DPRK menerima surat dari Pemkab Nagan Raya Nomor 000.8.2.3./162/2024 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Usulan Program Kerja/ Kegiatan DOKA Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 pada Senin 22 April 2024.
Namun dalam surat yang sama, Pemkab meminta DPRK menyelesaikan pembahasan pada hari yang sama dengan alasan pada tanggal 23 Pemkab harus melakukan pembahasan di Provinsi Aceh.
“Kita sedikitnya ada 13 Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Nagan Raya untuk membahasan ini,tapi karena waktu pembahasan yang cukup singkat,ini tidak mungkin dilakukan pembahasan lagi,” jelas Jonniadi.
Dia menyebutkan regulasi mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pembahasan usulan program setelah menerima pagu DOKA dari Pemerintah Aceh.
Adapun pagu DOKA Nagan Raya Tahun 2025 senilai Rp 41.935.892,000 (Otsus) dan
RP 1.219.645,000 (Migas).
Namun, kata Jonniadi, regulasi juga mengatur agar usulan program itu disepakati lebih dulu bersama DPRK sebelum disamapaikan ke Gubernur. Inilah yang DPRK Nagan Raya nilai tidak dilakukan.
“Untuk saat ini usulan DOKA tahun 2024 anggaran 2025 ini yg dibawa oleh Bappeda ke Provinsi semua nya usulan dari Pemda,”katanya.
Ia menyebutkan, DPRK Nagan Raya berharap apapun yang diusulkan oleh Pemkab bisa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui dana outsus tersebut.
“Mohon maaf kepada masyarakat Nagan yg telah menyampaikan aspirasi melalui DPRK belum bisa kami perjuangkan di mata anggaran Dana otonomi khusus,” demikian Jonniadi.
Respons Kepala Bappeda Nagan Raya
Sementara dikonfirmasi Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Rahmatullah mengatakan, alasan keterlambatan surat pembahasan masuk ke DPRK karena Pemkab Nagan Raya mempersiapkan usulan setelah surat tersebut turun.
“Surat dari Gubernur masuk minggu kemarin, jadi dinas juga harus mempersiapkan usulan pasca surat tersebut turun, itu alasan surat terlambat sampai ke DPRK,”kata Kepala Bappeda Nagan Raya, Rahmatullah.
Sedangkan terkait dengan usulan Pemda, lanjut Rahmatullah, dirinya mengaku jika usulan tersebut merupakan hasil dari Musrembang di tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu.
“Pengusulan itu 90 persen hasil musrembang di kecamatan dan itu pastinya adalah aspirasi masyarakat, kami juga tidak menutup ruang jika ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan jika ingin dialokasikann pada dana DOKA, makanya usulan DOKA ini butuh kesepakatan bersama dengan DPRK,” ucapnya.
Terkait waktu, tambah Rahmatullah, Pemkab dapat memahami jika DPRK belum dapat membahas usulan tersebut.
"Pemkab juga telah meminta penjadwalan ulang untuk desk DOKA dengan Pemerintah Aceh sampai dengan kesepakatan usulan kegiatan doka di Nagan Raya tersepakati," demikian Rahmatullah.
Penulis : Hendria Irawan
