IJN - Banda Aceh | Pimpinan dan anggota DPRK Simeulue melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Aceh.
Dalam kegiatan koordinasi tersebut dihadiri Wakil pimpinan DPRK Simeuelue II Sunardi, SH didampingi ketua komisi D M. Khoni BSC dan Wakil ketua Komisi A, Rita diana.
Pertemuan itu membahas perihal penyesuaian tarif harga angkutan umum kapal feri, terkait naiknya tarif tiket kapal Fery simeulue
Wakil Ketua komisi A DPRK Simeulue, Rita Diana menyampaikan, kedatangan pihaknya guna berkonsultasi dan berkoordinasi terkait kenaikan harga tiket baik perindividu maupun angkutan barang yang sangat berdampak kepada naiknya harga bahan pokok di kabupaten tersebut.
Bahkan, kata Rita, sebelumnya telah terjadi unjuk rasa di simeulue oleh mahasiswa dan masyarakat akibat kenaikan harga tiket tersebut.
"Kami meminta agar bapak Bisa meninjau ulang mengenai kenaikan harga tiket tersebut,"kata dia, Rabu 25 Januari 2023.
Dia menyebutkan, sebagai wakil masyarakat pihaknya datang untuk menyuarakan yang menjadi aspirasi mahasiswa dan masyarakat, karena hal itu menjadi sebuah tanggung jawab moral.
"Kami meminta dan berharap agar surat keputusan Gubernur Aceh no 552/1561/ 2022 tentang penyesuaian tarif angkutan umum khusus nya kapal fery tujuan simeulue dilakukan pengkajian ulang," harapnya.
Sekretaris Dinas perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhli menjelaskan, kenaikan tarif angkutan umum ini baik darat, udara dan laut disebabkan naiknya harga BBM, kenaikan BBM 30% di bulan September menjadi salah satu dasar terhadap kenaikan tarif angkutan umum
"Khusus untuk Simeulue kita sudah mewacanakan mencari solusi, teruntuk Mahasiswa akan diberikan diskon biaya tiket, dengan syarat dan ketentuan misal bagi mahasiswa yang menggunakan keberangkatan melalui kapal fery wajib dibuktikan dengan surat keterangan dari DIKTI agar tidak salah gunakan dan tepat sasaran,"jelasnya.
Lanjut dia, sedangkan untuk Ambulance yang membawa pasien rujukan diberikan tiket gratis/free lintas sinabang labuhan haji dan sinabang Meulaboh.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Sunardi Sihombing, SH, Rita Diana dan M Khoni, BSC mengharapkan, hal itu tidak hanya bagi mahasiswa dan ambulance yang diberikan solusi, namun terhadap angkutan barang yang sangat berdampak terhadap kenaikan sembako perlu dikaji ulang untuk disesuikan kembali terhadap harga tiket.
Melalui telepon seluler, ditanya terhadap kelangkaan miyak tanah besubsidi, Rita diana juga telah melakukan komunikasi pada pihak PT sejahtera simeulue diwakili leo sebagai agen yang mendistribusikan minyak tanah bersubsidi.
Menurut keterangan Leo, kata Rita, bahwa terjadi pengurangan jumlah kuota minyak tanah bersubsidi yang setiap bulannya berjumlah 275.000 KL berkurang menjadi 265.000 KL ada selisih kekurangan sebesar 10.000 KL.
Menurut keterangan diperoleh dari pihak PT. sejahtera Simeulue oleh leo sesuai dengan kitir penerimaan dari pihak PT. Pertamina Simeulue
"Kami berharap kepada kepala badan pengatur hilir minyak dan gas bumi agar jumlah kuota jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) untuk kabupaten simeulue jangan dikurangi, bahkan kami meminta untuk ditambahkan, karena masyarakat simeulue masih dominan menggunakan kompor rumahan yang masih sangat bergantung pada minyak tanah itu sendiri,"harapnya.
Selain untuk rumah tangga, tambah dia, minyak tanah ini sangat dibutuhkan bagi kalangan pelaku usaha UMKM.
"Jika minyak tanah ini langka, maka akan besar pengaruhnya bagi penghasilan atau pendapatan pelaku UMKM dan sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat, langkah cepat tanggap yang telah dilakukan pemerintah simeulue yang bekerja sama dengan PT. Pertamina simeulue dalam menyikapi keluhan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah ini telah dilakukannya operasi pasar minyak tanah dalam rangka memenuhi kekurangan kebutuhan masyarakat simeulue kami beri apresiasi,"demikian tutupnya. (Red)
