26 Juni 2022 | Dilihat: 335 Kali
GeRAK: Pemerintah dan Gakkum KLHK Diduga Tak Serius Sanksi Tegas Tongkang Terdampar di Nagan Raya
noeh21
Keterangan : Tongkang Batubara dan besi dari tongkang yang sudah dipotong di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Foto. IJN
 

IJN - Nagan Raya | Pasca terdamparnya satu unit tongkang disebut milik PT. Adhi Guna Putera yang bermuatan batubara milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2, di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, pada Selasa (28/7/2020) lalu. Hingga Juni 2022, hampir dua tahun kejadian tidak ada titik peyelesaian. 
 
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra kepada Indojayanews.com mengatakan, berdasarkan hasil pantauan dilapangan, tongkang tersebut masih tersisa.
 
"Kami menemukan bahwa tongkang tersebut tidak semuanya habis dipotong,"kata Edy Syahputra. Minggu, 26 Juni 2022.
 
Edy mengaku, sebelumnya GeRAK Aceh Barat pernah menyurati Plt. Gubernur Aceh tertanggal 14 Agustus 2020 lalu. Salah satu tembusannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Satuan Kerja Kementerian LHK.

Baca juga : Tumpahan Batu Bara Cemari Laut Lampuuk dan Lhok Nga
 
"Kami menyurati keseriusan pemerintah dan Kementerian lingkungan hidup (Gakkum) terkait aspek penegakan hukum di bidang lingkungan hidup"katanya.
 
Dari dokumen berita acara verifikasi lapangan disebutkan bahwa PT Adhi Guna Putera melakukan kegiatan bongkar muat dari kapal besar (vessel) ke tongkang dan tug boat (kapal penarik) untuk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Utara, Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya. 
 
Kegiatan tersebut diketahui termuat dalam kontrak Kerjasama antara PT. PLN (Persero) kantor pusat dengan PT Pelayaran Bahtera Adhi Guna tentang transportir (pengangkut batubara) milik PT PLN (Persero). 

Baca juga : Kejagung Sita 17 Kapal Tersangka Kasus Korupsi Asabri
 
Disebutkan juga kontrak kerjasama antara PT Pelayaran Bahtera Adhi Guna dengan PT. Adhi Guna Putera tentang transhipment termasuk tanggung jawab muatan batubara dalam Tongkang Sun Lion V.
 
Bahkan disebutkan, Tongkang Sun Lion V sedang merapat untuk loading vessel untuk memuat batubara. Diketahui muatannya adalah 1.500 metrik ton. Terdamparnya tongkang itu diduga berawal dari akibat patah pada hook towing pada tug boat sehingga tongkang Sun Lion V terdampar di Pantai Lhok, Gampong, Lhok, Nagan Raya. 
 
Akibat dari terdamparnya tongkang ke bibir pantai, mengakibatkan kemiringan dan kerusakan dibagian slide board (pengaman dinding tongkang), sehingga muatan batubara sebanyak 1.500 metrik ton tumpah ke dalam laut. 

Baca juga : BIN Bantah Tudingan Impor Mortir dari Serbia untuk Operasi di Papua
 
"Kami menduga bahwa pemerintah, baik tingkat Provinsi dan kabupaten serta Gakkum Kementerian LHK tidak serius dan kami menduga tidak mampu memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan tersebut, apalagi rekanan tongkang dan batubara tersebut terindikasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PLTU 1-2,"ungkap Edy.
 
Edy juga meminta kejelasan atas proses penegakan hukum dibidang lingkungan hidup. "Dimana sudah jelas-jelas terindikasi ada dampak kerugian atas kandasnya Tongkang Sun Lion V yang dipenuhi batubara dan tumpah ke laut,"tegas dia.
 
Menurut dia, hal ini merujuk dan berdasarkan dokumen paska verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Staf Seksi Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, dan juga Sekretaris DLH Kabupaten Nagan Raya tertanggal 12 Agustus 2020. 
 
Bahkan dalam dokumen itu, kejadian atas kandasnya tongkang tersebut tercatat hingga sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Januari 2019 dan Juli 2019. Dimana kejadian tersebut juga mengakibatkan tumpahnya seluruh volume batubara sebanyak 1.500 metrik ton.

Baca juga : Sosok Pj Gubernur Aceh yang Layak dan Tepat Menurut IMPAS
 
"Tentunya kami menuntut agar pihak yang melaksanakan bongkar muat batubara tersebut untuk bertanggungjawab sepenuhnya, bila merujuk kepada dokumen veridikasi lapangan tersebut, maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT. Adhi Guna Putera. Dan bahkan perusahaan tersebut juga disebutkan untuk melakukan clean up (pembersihan) atas tumpahan batubara di perairan laut dan Pantai Lhok, perintah lainnya adalah melakuan evakuasi Tongkang Sun Lion V di perairan laut dan pantai Lhok,"jelasnya.
 
Edy menyebut, kesehatan dan lingkungan hidup yang baik tidak boleh direnggut secara sewenang-wenang, apalagi dengan dalih melakukan investasi. 
 
Hal itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlidungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana disebutkan didalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu juga dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
 
Namun faktanya, hingga saat ini, Juni 2022. Evakuasi Tongkang Sun Lion V belum dilaksanakan, padahal bila merujuk kepada surat tersebut maka evakuasi tongkang selambat-lambatnya 5 (lima) minggu yang berarti akhir November 2020 sudah selesai dilaksanakan. Bahkan dalam tindak tanggap darurat tersebut, perusahaan wajib segera mencari solusi teknologi pembersihan/ clean up bongkahan batubara di dasar laut. 
 
"Kami menuntut pihak rekanan diberikan sanksi secara tegas, baik secara pidana dan juga mengganti kerugian (perdata) dan upaya lainnya adalah meminta pertanggungjawaban untuk segera melakukan pembersihan maksimal atas material batubara yang tumpah ke dalam laut hal ini patut dilakukan sebagai upaya menghindarkan dampak pencemaran laut (lingkungan) dan meganggu kehidupan biota dalam laut,"ujarnya.
 
Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 
Ia meminta pemerintah agar memberikan sanksi terkait hal tersebut dan persoalan itu tidak boleh ditutup ke publik. 
 
"kita berharap Komisi III DPR RI, dimana sebelumnya sudah pernah turun ke lapangan kembali memanggil atau mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait guna dimintai pertanggungjawaban mereka," tutupnya.




​​​​​​Penulis : Hendria Irawan 
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Mesjid, Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh.
Email : redaksiindojaya@gmail.com
Telp. 0821-6735-4345 - 0811 681 450


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com