IJN - Banda Aceh | Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 telah disahkan sebesar Rp 11,07 Triliun.
Anggaran Rp.11,07 Triliun itu tersebar melalui SKPA atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk program dan kegiatan, Belanja Pegawai lainnya.
Bahkan, anggaran Rp.11,07 Trilyun itu juga akan dibelanjakan untuk kepentingan Publik dan kebutuhan perangkat daerah lainnya.
"Jika disimak dari data yang ditampilkan pada Rencana Umum Pengadaan RUP pada SiRUP LPSE Aceh masih banyak mata anggaran yang dinilai mubazir dan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat," ungkap Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, kepada IndoJayaNews, Selasa, 8 April 2025.
Ia menjelaskan, anggaran yang dianggap mubazir dan tidak menyentuh rakyat diantaranya pengadaan videotron sebagai lokasi penyampaian informasi secara elektonik pada DPR Aceh dianggarkan Rp 3,5 miliar.
Selanjutnya, pengadaan mobil ketua dan wakil ketua DPR Aceh Rp 8,7 miliar, pengadaan digitalisasi Museum Tsunami Rp 11,93 miliar.
Selain itu, pengadaan papan informasi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp.3 miliar, pengadaan gorden Jendela pada Dinas DLH Rp.3 miliar, pengadaan bibit tanaman hutan yang nilainya puluhan miliar.
"Jika ditotal dari seluruh kabupaten-kota, manfaatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,"ucapnya.
Kata Nasruddin, DLH hampir seluruh kegiatan adalah titipan dana pokok pikiran (Pokir) DPRA, padahal masyarakat tidak pernah mengusulkan pada rapat musrenbang.
"Jika dilihat dari data RUP Dinas Permukiman Aceh anggaran untuk pembangunan rumah Dhuafa hanya sekitar Rp.188.352.000.000 jika dibagi per rumah Rp.80 Juta maka tahun ini Dinas Perkim Aceh hanya mampu membangun 2.350 rumah dhuafa sangat jauh dari harapan. Idealnya Pemerintah Aceh mengalokasikan dana minimal Rp.500 Milyar setiap tahun sehingga kesenjangan sosial ditengah masyarakat Aceh semakin berkurang,"ujarnya.
Ia menegaskan, jika Anggota DPRA serius berpihak kepada rakyat 80 persen pokir DPR Aceh untuk membangun rumah dhuafa.
"Sungguh ironis, kenyataan hari ini berbanding terbalik jika melihat paket paket yang dimasukkan dalam pokir DPRA sangat jauh dari substansi Pokir itu sendiri yang ujung ujungnya adalah pembagian "CUAN"," pungkasnya.
Penulis : Ray
Editor: Redaksi
