IJN - Jakarta | Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penyesuaian atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu disampaikan senator asal Aceh tersebut menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi per Sabtu, 3 Septermber 2022.
“Menaikkan harga BBM bersubsidi ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini sungguh tidak tepat. Karena berbagai komoditas lain akan ikut naik harganya dan masyarakat akan semakin terjepit”, ujar Haji Uma, Rabu 7 September 2022.
Haji Uma mengingatkan, masifnya gelombang penolakan melalui aksi demonstrasi diberbagai daerah menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa masyarakat menolak keras dan dalam hal ini pemerintah mesti berhati-hati.
Menurut Haji Uma, jika kenaikan harga BBM bersubsidi atas dasar pertimbangan BBM subsidi selama ini banyak dimanfaatkan kalangan mampu atau penjelasan Menteri Keuangan terkait kuota APBN.
Maka mestinya yang harus dilakukan adalah mengawasi serta menertibkan distribusinya agar tepat sasaran, bukan malah menaikkan harga BBM.
“Pemerintah harus pertimbangkan kembali kebijakan itu dan segera batalkan, kasihan rakyat jadi makin terjepit. Lebih baik fokus pada upaya menertibkan distribusi agar tepat sasaran, jika itu jadi dasar kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi”, kata Haji Uma.
Disisi lain, Haji Uma juga menyesalkan sikap pemerintah yang memaksa pihak SPBU swasta, yakni Vivo untuk ikut menaikkan harga BBM Ron 89 agar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Mestinya pemerintah senang rakyatnya masih terbantu SPPU swasta, bukannya malah memaksa mereka untuk ikut mencik rakyat yang sedang sekarat ekonominya.
“Ini aneh dan sangat kita sesalkan, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun saat ada SPBU swasta yang masih menjual BBM murah malah dipaksa ikut menaikkan harganya. Mestinya pemerintah senang karena rakyat masih bisa dapat BBM lebih murah, tapi malah memaksa mereka untuk ikut mencekik rakyat,"tutup Haji Uma. (*)