27 Juni 2022 | Dilihat: 737 Kali
Harga TBS Anjlok, Tarmizi Minta Gubernur Segera Tindak Lanjuti Surat Kementan
noeh21
Keterangan : Tarmizi SP Anggota DPR Aceh. Foto. Istimewa
 

IJN - Banda Aceh | Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh (PA), Tarmizi, SP merespon langsung keluhan petani terkait anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Tarmizi, SP meminta Gubernur Aceh untuk segera menindak lanjuti surat dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI tentang pengawalan harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Nomor: 112/KB.120/M/6/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo.

Surat itu ditujukan kepada Gubernur/Wali Kota sentra sawit di tempat. Pada poin pertama, dalam rangka pengawalan harga TBS produksi pekebun, Kementerian Pertanian telah membentuk Gugus Tugas Monitoring Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun, termasuk melibatkan kepala dinas yang membidangi perkebunan Provinsi.

Gugus tugas memiliki fungsi antara lain melaksanakan pengawalan harga pembelian TBS produksi pekebun, melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan/pembelian TBS pekebun oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Baca juga : Petani Keluhkan Harga Sawit Anjlok di Nagan Raya

"Dengan adanya surat dari Menteri Pertanian, diharapkan harga sawit akan naik di atas 3000,"kata Tarmizi, SP kepada Indojayanews.com, Senin, 27 Juni 2022.

Tarmizi menjelaskan, sebelumnya pihaknya berharap harga sawit akan naik setelah dicabutnya larangan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi.

"Namun faktanya di lapangan harga TBS masih fluktuatif dan belum stabil dan bahkan hari ini di bawah 1000,"jelasnya.

Tarmizi juga meminta agar pemerintah betul -betul fokus mengawal setiap Pabrik Kelapa Sawit (PKS). "Jangan mempermainkan harga, kasihan sekali pekebun jika harga TBS di bawah 1000. Saat ini umumnya pekebun enggan melakukan panen, bukannya untung jika panen, tapi malah rugi karena harga sangat rendah,"ungkapnya.

Menurutnya, permainan harga terjadi karena para petani tidak ada kelembagaan, dan tidak ada mitra dengan PKS. "Kalau tidak ada mitra, berarti harga ditentukan oleh siapa yang membeli dan itu sangat merugikan petani kecil,"ucapnya.

"Karena itu, kita berharap dukungan para bupati agar membantu petani kecil untuk membuat kelembagaan, apakah itu dalam bentuk koperasi atau lainnya agar bisa bermitra dengan PKS,"harapnya.



Penulis : Hendria Irawan 
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com