IJN - Banda Aceh | Sejak wabah virus Covid-19 atau virus Corona menyerang Indonesia, hampir semua daerah menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan wabah virus mematikan asal Wuhan China tersebut.
Hampir semua pusat-pusat keramaian ditutup untuk memutus mata rantai penularan virus yang sudah merebak hampir di seluruh belahan dunia itu, tak terkecuali Aceh.
Pemerintah Aceh sempat memberlakukan Jam Malam bagi warganya agar tidak ada lagi penumpukan orang dalam jumlah banyak di tempat tempat umum seperti di warung kopi (warkop) bahkan beberapa masjid pun sempat menerapkan shalat jamaah dengan protokol kesehatan.
Namun, pemberlakuan Jam Malam di Tanah Rencong hanya bertahan sekitar sepekan, karena Pemerintah Aceh mencabut kembali setelah mendapat protes dari banyak pihak. Terutama kalangan masyarakat yang sempat merasakan trauma dengan masa konflik Aceh, termasuk Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin.
Setelah pemberlakuan Jam Malam dicabut, masyarakat kembali berkumpul seperti biasanya di warkop warkop, shalat jamaah di masjid masjid juga kembali digelar sebagaimana biasanya tanpa mengikuti aturan protokol kesehatan.
Seperti diketahui, jika mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maka shalat berjamaah pun harus dengan cara menjaga jarak 1 hingga 1,5 meter. Tapi, masjid di Aceh memilih merapatkan saf.
Pusat perbelanjaan seperti Pasar Aceh, Pasar Peunayong dan beberapa pusat keramaian lainnya pun ikut beraktivitas seperti sediakala, ditengah gencarnya pemberitaan mengenai bahaya penyebaran Covid-19.
Masyarakat Aceh juga terkesan seperti tidak peduli dengan imbauan Pemerintah, termasuk saat Juru Bicara (Jubir) Covid-19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani mengumumkan, Pemerintah Aceh telah menyediakan tanah kuburan massal untuk pasien terpapar Covid-19.
Pernyataan itu sempat menyulut kemarahan warga Aceh. Belakangan, pria yang kerap disapa SAG itu pun menarik kembali pernyataannya mengenai tanah kuburan masaal yang disediakan khusus untuk pasien terpapar Covid-19 tersebut.
Yang menarik, dalam keadaan Aceh tidak patuhnya warga Aceh terhadap pemberlakuan protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah, Aceh justru menjadi salah satu Zona Hijau. Artinya, hingga saat ini Tanah Serambi Mekkah ini masih terhindar dari penularan virus mematikan itu.
Bahkan, Pemerintah Pusat mengaku kagum dan menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah sukses pencegahan penyebaran virus Covid-19. Padahal, masyarakatnya sangat batat (bandel), atau kurang mengindahkan imbauan mengenai protokol kesehatan.
Lantas, bagaimana bisa Aceh terhindar dari penularan virus Covid-19, sementara daerah lainnya tidak? Menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Tgk Muslem At Thahiry, terbebasnya Aceh dari penularan virus karena Allah yang menghendaki.
"Selama kita masih terus mendekatkan diri kepada Allah, patuh kepada para ulama dan berusaha berbuat kebaikan serta menjauh dari kemungkaran atau kemaksiatan, Allah akan menolong kita," kata Tgk Muslem.
Menurut Tgk Muslem, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu, Ketua FPI Aceh ini mengaku tidak henti hentinya mengajak umat bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjauh dari perbuatan maksiat.
"Memang kita tidak menantang maut, tapi menjauhkan diri dari Allah juga tidak benar. Maka, shalat jamaah dan silaturrahmi itu yang penting. Kita juga harus banyak bersedakah agar Allah jauhkan bala (musibah)," jelasnya.
Bukan itu saja, kata Tgk Muslem, jika ada warga Aceh yang terpapar virus atau gejala sakit, maka diminta menahan diri dan jangan takut berobat.
"Tapi kalau bandara dan perbatasan Aceh ditutup total, insyaallah wabah itu tidak sampai di Aceh. Maka Pemerintah Aceh hanya perlu menutup itu saja agar masyarakat Aceh aman. Jangan hanya bisa melarang umat shalat jamaah tapi akses masuk ke Aceh tidak ditutup," kata Pimpinan Dayah Darul Mujahidin Lhoksemawe itu.
Bukan itu saja, diakhir penyampaiannya, Tgk Muslem mengajak Plt Gubernur Aceh menanyakan pendapat dan melibatkan para ulama sebelum mengambil suatu kebijakan penting.
"Ulama harus dilibatkan, apalagi kita Aceh ini menerapkan syariat Islam. Jangan meninggalkan ulama dalam setiap pengambilan kebijakan penting. Seprti intruksi terbaru tentang pendidikan," demikain harap Ketua FPI Aceh Tgk Muslem At Thahiry. (Red)
