11 Juni 2018 | Dilihat: 806 Kali
HPP-SHaF Minta Pemko Ambil Kebijakan Cabut Izin PT BDA
noeh21
 

IJN | Subulussalam - Himpunan Pelajar Perantauan Syekh Hamzah Fansuri ( HPP-SHaF) Kota Subulussalam yang berdomisili di Banda Aceh, meminta kepada pemerintah Kota Subulussalam mengambil kebijakan tegas dengan mencabut izin perusahaan kelapa sawit milik PT. Bumi Daya Agrotamas yang terletak di Desa Darul Aman, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam.


Hal itu disampaikan, Haryono selaku Koordinator HPP-SHaF Banda Aceh kepada wartawan melalui realise nya yang diterima wartawan, Minggu 10 Juni 2018. Menurut Haryono, keberadaan PT. BDA tidak sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Kewajiban Perusahan Perkebunan dalam hal ini program CSR tidak tepat sasaran artinya hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau oknum tertentu ditambah lagi plasma dari Perkebunan hanya dinikmati oleh sekelompok oknum tertentu.


"Dalam hal ini kami tidak ingin menyebutkan siapa kelompok-kelompok yang kami anggap preman-preman CSR dan Plasma yang dimaksud. Kami menilai perusahaan dan perkebunan hanya menguntungkan pihak pemilik modal dan pihak-pihak tertentu " tulis Haryono.


Selain masalah CSR dan kebun plasma, dampak keberadaan perusahaan PT. BDA diantaranya jalan Lintas Longkib - Subulussalam yang dibiayai dengan uang rakyat mengalami rusak. Kerusakan itu diakibatkan banyaknya mobil angkutan sawit Buah Tandan Segar (BTS) bermuatan besar menuju Pabrik Kelapa Sawit milik BDA. "Jika jalan ini dibiarkan berlarut maka yakinlah akan memakan korban jiwa khususnya bagi pengendara roda empat dan roda dua " ujarnya.


Dari permasalah tersebut, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi dan Air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Serta di cabut berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal (18) untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa  dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Juga di cabut izin usahanya berdasarkan UU No 20 Tahun 1961 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun dan Hak pakai Atas atas tanah. Dan atau dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan mekanisme dan proses hukum yang tepat. (Alim)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com