IJN - Banda Aceh | Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh mengajak mahasiswa cerdas dalam melihat polemik isu bendera Aceh secara lebih cermat dan mendalam.
"Mahasiswa tidak boleh terprovokasi dan gegabah dalam melakukan tindakan melawan hukum dengan mengibarkan bendera bulan bintang," kata Polem Muda Ahmad Yani (Polem) selaku Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forkab Aceh.
Menurut Polem, polemik berkepanjangan tentang pengibaran bendera bulan bintang, bisa memicu konflik di tengah masyarakat yang mengharuskan jajaran kepolisian bertindak tegas setiap adanya tindakan anarkis dari para pendemo. "Karena, jika terus dibiarkan, maka bisa menyebabkan terjadinya gesekan dan konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.
"Seharusnya antara pihak pro dan kontra, jika dicermati lebih serius, kasus polemik pengibaran bendera bulan bintang merupakan kasus lama yang telah menyita energy di tengah masyarakat dan ikut juga menimbulkan penolakan keras oleh pihak pemerintah Pusat. Karena dinilai bisa mengancam konsensus perdamaian MoU Hensinki antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM)," ungkapnya.
"Berdasarkan konteks tersebut, Forkab menilai, bahwa pusat telah jelas melakukan penolakan keras terhadap lambang bendera. Karena qanun bendera bulan bintang, sudah dibatalkan," tegas Polem melalui pres rilisnya diterima media ini Minggu 18 Agustus 2019.
Selain itu, Polem juga mengatakan, polemik bendera bulan bintang membawa dampak negative terhadap hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Sehingga menimbulkan ketegangan yang cukup serius, dan ujung- ujungnya berimplikasi kepada persoalan embargo ekonomi terhadap Aceh melalui paket kebijakan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Aceh itu sendiri.
"Kondisi itulah yang sangat menyedihkan. Ini yang harus dihindari oleh mahasiswa agar tidak terprovokasi dan cerdas melihat subtansi isu secara lebih mendalam, dan bisa saling menjaga perdamaian yang sudah terjalin dapat terus terbina demi masa depan Aceh," ujar Polem Muda.
Polem juga menyebutkan, bahwa mahasiswa adalah ujung tombak masa depan bangsa dan memikul tugas dan tanggung jawab yang cukup berat ke depannya. Untuk itu, pemaksaaan kehendak diluar kewenangannya dengan aksi hendak mengibarkan bendera bulan Bintang di tiang bendera gedung DPRA, itu merupakan tindakan melawan hukum.
"Aksi yang dilakukan oleh para mahasiwa ini, telah memaksa polisi untuk melakukan tindakan cepat dalam melakukan pencegahan. Karena jika terus dibiarkan, polisi dianggap gagal dalam menegakkan supremasi hukum di tengah masyarakat, sehingga bisa menimbulkan aksi perlawanan keras dari masyarakat yang kontra. Pada akhirnya, akan melahirkan konflik serius di tengah masyarakat Aceh," ungkap Ketua umum DPP Forkab Aceh ini.
Oleh karena itu, Polem mengapresiasi 1000 persen atas tindakan cepat polisi dalam hal ini jajaran Polresta Banda Aceh, yang dinilai cukup mampuni menegakkan hukum tanpa keraguan sedikitpun. "Polem menyayangkan sikap Azhari Cagee yang terkesan sarat kepentingan dalam aksi menghambat polisi untuk bertindak tegas menegakkan hukum dengan terus melindungi mahasiswa yang ingin mengibarkan bendera bulan bintang, sehingga menimbulkan aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi demo oleh mahasiswa.
"Tindakan Azhari Cagee tersebut, berpotensi dilakukan pelaporan atas dirinya yang telah menghampat tugas kepolisian dalam penegakkan hukum. Forkab mensinyalir, bahwa ada motif kepentingan Politik luar biasa yang dimainkan oleh bersangkutan, atas aksi yang dibuat mahasiswa dengan turut menghasut dan menprovokasi mereka," kata Polem.
Padahal sebelumnya, Forkab Cukup mengapresiasi usulan revisi bendera bulan bintang sebagaimana yang sudah diajukan melalui informasi dan pernyataan yang di sampaikan lewat Paduka Mentro Malek Mahmud dan Muzakir Manaf. Dalam hal ini, Forkab siap mendukung sikap resmi pemerintahan pusat, dan mengajak semua pihak bersabar dan tidak gegabah melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Terkait sikap kepolisiab yg membubarkan aksi demo trsebut, maka Polem mewakili seluruh DPD Forkab Se Aceh, mengapresiasi atas tindakan kepolisian Polresta Banda Aceh yang dinilai sukses mengamankan aksi pengibaran bedera bulan bintang oleh mahassiswa sehingga tidak terjadi pengibaran bendera di instansi pemerintahan, karena berpotensi menimbulkan konflik dan kericuhan yang lebih luas.
Adapun mengenai laporan Azhari Cagee ke Pihak Polda Aceh, Polem menilai bahwa laporan yang bersangkutan adalah sebagai bentuk pengalihan isu dengan mencari-cari kesalahan instistusi kepolisian demi menutup kasus yang sesungguhnya di aksi demo mahasiswa kemaren.
Oleh karena itu, Polem dengan tegas miminta kepada Bapak Kapolda Aceh, memberikan apresiasi penuh atas tindakan yang diambil pihak jajaran kepolisian di wilayah Kota Banda Aceh, dengan sikap tegasnya mereka mengamankan aksi demo mahasiswa.
Apresiasi terhadap kinerja kepolisian trkait kasus ini cukup penting diberikan oleh Bpk Kapolda trhadap kinerja bawahannya, mngingat slama ini kasus ini trus di goreng utk membunuh karakter pihak oknum trtentu di kepolisian dengan cara penggiringan Opini secara masif.
Selain itu, Forkab juga segera menyiapkan laporan pengaduan kepada pihak Reskrim Polda Aceh atas dugaan keterlibatan Oknum dewan yang bersangkutan dalam aksi pengibaran bendera bulan bintang," tutup Ketum DPP Forkab Aceh, yang juga eks Kombatan GAM.
