15 Feb 2020 | Dilihat: 528 Kali

Inspektorat Dinilai Lalai, BPK RI Diminta Audit ADD Aceh Singkil

noeh21
Dua pemuda Aceh Singkil, dengan membawa bendera merah putih, saat berorasi didepan Kantor BPKK setempat.
      
IJN - Aceh Singkil | Melihat kondisi kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil saat ini yang sangat lambat serta lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemuda setempat meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh turun tangan melakukan audit Dana Desa (DD) dan Keuangan daerah setempat secara serius.
 
"Karena kami tidak percaya dengan kinerja Inspektorat yang sangat lambat dan lalai," sebut Sakdam Husen dalam tuntutan aksinya saat melakukan aksi unjuk rasa bersama pemuda lainnya dihalaman Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Sebelumnya, dalam pernyataan sikap dua pemuda yang mengatasnamakan masyarakat Aceh Singkil itu meminta, agar BPK RI betu-betul serius dalam melakukan audit terhadap keuangan Kabupaten Aceh Singkil terutama dokumen Laporan pertangungjawaban disetiap instansi jajaran Pemkab setempat seperti, Dinas PUPR, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, dan lainnya.
 
Begitu juga, BPK RI diminta dapat menekan Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, untuk lebih transparan dan terbuka dalam penggelolaan keuangan daerah serta membuat TV Monster Info Grafis dihalaman Kantor Bupati setempat.
 
"Sehingga masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, dapat melihat dan mengetahui kemana serta untuk apa saja uang rakyat itu digunakan," ungkapnya.
 
Diharap, BPK RI juga dapat bersikap jujur dan membuktikan benar-benar mempunyai integritas yang tinggi sebagai editor.
 
"Tidak hanya memberikan status WTP atau WDP terhadap penggelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, tapi masyarakat tidak merasakan pembangunan, hanya menjadi korban pembodohan Pimpinan dengan moto Tertinggal dan Termiskin," ujar Pengunjuk rasa.
 
Menanggapi tuntutan tersebut, Inspektur Inspektorat Aceh Singkil, M. Hilal yang ikut menyambut pengunjuk rasa itu mengatakan, pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan-pembenahan yang maksimal.
 
Menurut Hilal, dalam melakukan audit keuangan Kabupaten Aceh Singkil, BPK RI bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
 
Hal senada dikatakan Sekda Aceh Singkil, Drs. Azmi saat menyambut pengunjuk rasa, terkait tuntutan pemuda tersebut pihaknya akan menyampaikan ke Bupati selaku pimpinan, untuk lebih selektif mengevaluasi laporan keuangan masing-masing SKPK jajaran Pemkab setempat.
 
Begitu juga, pihaknya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada BPK RI, sesuai kewenangannya menjalankan tugasnya mengaudit keuangan daerah setempat secara independen.
 
Sekda berharap, dengan adanya kritikan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI itu, dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan independen.
 
"Sehingga menjadikan Pemkab Aceh Singkil yang amanah, good goverment, bersih, dan dipercaya masyarakat luas," ujarnya.
 
Penulis : Erwan
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas