02 Januari 2020 | Dilihat: 1073 Kali
Izin Berakhir, Anggota DPRK Subulussalam Minta PT. Laot Bangko Stop Segala Kegiatan
noeh21
Anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha.
 

IJN - Subulussalam | Anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha meminta kepada Kementrian ATR, Gubernur dan Walikota Subulussalam untuk memerintahkan kepada pemilik Hak Guna Usaha milik PT. Laot Bangko agar menghentikan sementara seluruh kegiatan di areal PT Laot Bangko mengingat saat ini izin perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 lalu.
 
Ditambah, banyaknya gejolak dari masyarakat agar pemerintah tidak lagi memperpanjang izin perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 itu.
 
"Sama artinya kita sudah memberikan 30 tahun penguasaan lahan akan tetapi 20 tahunan lebih kebanyakan lahan yang diberikan ditelantarkan oleh pihak perusahaan. Jelas, perusahaan tidak mampu mengelola lahan tersebut dan untuk apa diperpanjang," ungkap Bahagia Maha yang kini duduk sebagai wakil ketua komisi A DPRK setempat kepada IJN, Kamis, 2 Januari 2020.
 
Sesuai dengan perundang undang tentang perkebunan dan Permen ATR No 7 tahun 2017 Tentang pengaturan tata cara penetapan HGU bahwa apabila lahan HGU diterlantarkan lebih kurang 3 tahun maka lahan tersebut harus menjadi hutan negara dan masyarakat bebas mengelolanya.
 
Tak hanya menelantarkan HGU, sejumlah persoalan sejak berdirinya HGU PT Laot Bangku itu juga banyak salah satunya adalah masalah dengan masyarakat dibeberapa Kampong yang berbatasan dengan PT Laot Bangko.
 
Oleh sebab itu, Bahagia Maha mendesak pemerintah untuk tidak memberika izin perpanjangan HGU PT Laot Bangko, mengingat Pemerintah Kota Subulussalam saat ini masih banyak memerlukan lahan untuk program pembangunan jangka panjang seperti rencana pembangunan lapangan pesawat terbang, areal kawasan ekonomi khusus dan perluasan Pemerintah Kota Subulussalam.
 
"Berhubung izin nya sudah berakhir dan sampai hari ini belum ada perpanjangan, stop semua kegiatan di perkebunan itu. Jika masih beroperasi itu sama dengan pekerjaan ilegal dan harus ditangkap," tambah politisi PAN ini.
 
Penulis : AB
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com