IJN - Banda Aceh | Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh melaksanakan upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022.
Kegiatan dengan tema "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh” itu digelar di Kanwil BPN Provinsi Aceh, Senin 26 September 2022.
Upacara tersebut dipimpin langsung Asisten III Sekda Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si mewakili Gubernur Aceh, ikut dihadiri Ketua DPRA, Forkompinda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam upacara tersebut Asisten III Sekda Aceh, Iskandar ikut membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Iskandar mengingatkan agar tugas yang di berikan Presiden dalam percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penyelesaian sengketa dan Konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta Pemberantasan Mafia Tanah dan Dukungan percepatan pembangunan IKN.
Bahkan, dalam kegiatan itu Asisten III Sekda Aceh juga menyerahkan Sertifikat Barang Milik Negara atas nama Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI, diikuti dengan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 dan 30 Tahun kepada ASN dilingkungan Kanwil BPN Aceh atas dedikasi pengabdiannya kepada Negara.
Sementara itu, Kanwil BPN Provinsi Aceh, Dr. Mazwar, S.H., M.Hum mengatakan, wujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, penanganan masalah dan data base dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efisien.
"Kanwil BPN Aceh beserta jajaran telah melaksanakan percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program Redistribusi Tanah, Sertipikasi Barang Milik Negara, dan Transformasi Digital,"katanya.
Dia menjelaskan, saat ini telah memetakan tanah di Provinsi Aceh sejumlah 1.128 desa lengkap dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital.
"Kami telah mendigitalkan Buku Tanah dan Surat Ukur mencapai lebih dari 93%. Guna mencegah terjadinya praktek mafia tanah,"jelasnya.
Ia juga terus membangun inovasi pelayanan berbasis elektronik melalui Aplikasi SIPEMANAH yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan bekerja sama dengan Kepolisian Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dengan membentuk Satgas Kejahatan Pertanahan.
"Dalam rangka percepatan PTSL, kami mengajak Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran PraPTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB, sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Aceh terdaftar,"ujarnya.
Tak hanya itu, Kanwil BPN Provinsi Aceh juga berterimakasih serta mengapresiasi Gubernur Aceh dan Kepala Daerah Seluruh Provinsi Aceh yang telah membantu dalam menyukseskan program pemerintah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh. (Ril)