12 Maret 2022 | Dilihat: 324 Kali
Kasus SPPD DPRK Simeulue Tak Ada Kejelasan, Amarah Laporkan Kejari ke Jamwas Kejagung RI
noeh21
Keterangan : Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (Amarah) Simeulue melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Simeulue ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
 

IJN - Banda Aceh | Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (Amarah) Simeulue melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Simeulue ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
 
Dalam laporannya, Amarah meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Simeulue dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Simeulue diganti dan diperiksa terkait persoalan penanganan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif oleh oknum pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue tahun 2019, yang tak kunjung ada kejelasan hukum.
 
Koordinator Amarah Isra Fu'addi, SH mengatakan, laporan pengaduan itu bukan tanpa sebab, karena Kajari dan Kasi Pidsus diduga sengaja melalaikan kasus tersebut dengan berbagai alasan.
 
"Sejak ditangani pada bulan Oktober 2020 lalu, belum ada satupun oknum yang ditetapkan sebagai tersangka,"kata Isra Fu'adi dalam keterangannya diterima INDOJAYANEWS.COM.
 
Dia menyebut, dari serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, Kejari Simeulue telah menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditemukan pelanggaran hukum dan juga adanya kerugian Negara. 
 
Hal tersebut, lanjut kata Isra, dibuktikan dari hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima Kajari Simeulue pada 5 Januari 2022 lalu, di Kantor BPK Perwakilan Aceh dengan total kerugian negara Rp 2,8 Milyar.
 
"Kami berharap kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengganti Kajari Simeulue dan Kasi Pidsus Kejari Simeulue dan minta Jamwas kejagung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Simeulue,"tegas dia.
 
Disisi lain, Amarah juga berharap agar Jamwas dapat mensupervisi pengungkapan kasus SPPD fiktif oknum Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue tahun 2019. 
 
Pasalnya, lanjut dia, kasus dugaan korupsi tersebut sudah menjadi perhatian publik di Simeulue dan sangat mengharapkan proses pengusutannya dapat dilakukan secara serius. Sebab, akibat dari pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh para oknum Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue ini telah mencidrai amanah rakyat dan mahasiswa khususnya.
 
"kami juga menduga pengurangan bantuan untuk mahasiswa selama ini diperuntukan untuk kebutuhan SPPD DPRK Simeulue yang dinilai hanya menghamburkan anggaran dan kurang banyak manfaatnya untuk kepentingan daerah,"tutupnya.



Penulis : Hendria Irawan
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com