Ketua Iskada Aceh : Saya Baru Tahu Ada KNPI Selain yang Diketuai Wahyu Saputra

IJN | Banda Aceh - Ketua Iskada Aceh Khairul Bahri M Isa, mengaku terkejut mendengar kabar adanya berita yang mengatakan Anggaran Kongres KNPI yang rencana dilaksanakan di Aceh sebagai tuan rumah, belum bisa dicairkan karena persoalan dugaan adanya dualisme kepengurusan.

"Heran juga saya, selama ini kami dari para pengurus OKP hanya menerima undangan dan kerjasama beberapa kegiatan itu cuma dari KNPI dibawah kepemimpinan saudara Wahyu Saputra, lantas darimana ada KNPI satu lagi," tanya Khairul kepada Indojayanews.com (IJN), Rabu (05/09/2018).

Ketua Ikatan Siswa Kader Dakwah Aceh itu menjelaskan, semua OKP juga terhimpun dalam KNPI  yang dipimpin Wahyu Saputra "Lantas patokan apalagi yang harus diambil Kadispora Aceh dan plt Gubernur Aceh dalam hal ini," ujar laki-laki yang biasa disapa Khairul Laweung itu.

"Saya yakin Plt Gubernur Aceh akan sangat bijak dalam hal ini, dan akan mendukung Kongres Nasional KNPI yang sudah diperjuangkan Pengurus KNPI masa kepengurusan Jamaluddin M Jamil. Kawan-kawan ini tidak sia-sia, kita harus  tahu tidak mudah untuk meloby kegiatan kegiatan tingkat Nasional diadakan di Aceh, namun berdasarkan keyakinan dan kerja keras kepengurusan KNPI dulu kongres behasil dibawa pulang untuk dilaksanakan di Aceh," terangnya.

Khairul mengajak kepada segenap pemuda Aceh dan pemangku kepentingan lainnya, untuk sama-sama berpikir untuk kemajuan Aceh. "Mari berpikir bijak untuk kemajuan Aceh, berapa pemuda yang akan hadir ke Aceh dari seluruh Indonesia, berapa banyak perputaran ekonomi di Aceh dengan kehadiran mereka," sebut Khairul.

Namun begitu, Khairul Laweung mengaku percaya kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansya, akan membuat keputusan dan mengambil tindakan bijak. "Makanya saya yakin Pak Plt Gubernur Aceh akan sangat bijak dalam mengambil kebijakan ini," tutup Khairul yang saat ini menjabat Sekjend Karang Taruna Aceh.

Untuk diketahui, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berencana akan mengadakan kongres di Aceh pada Oktober 2018, namun acara tersebut terancam gagal karena dugaan adanya dualisme kepengurusan, sehingga dikhawatirkan anggaran yang telah diusul tidak dapat dicairkan.