IJN -
Banda Aceh | Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala (unsyiah) untuk melaksanakan tes swab RT-PCR sangat kita apresiasi.
"Dari awal kami memang berharap, agar tes massal Covid-19 yang dilakukan dengan menggunakan metode RT-PCR, bukan rapid test," kata M Rizal Falevi Kirani Ketua Komisi V DPR Aceh kepada INDOJAYANEWS. Minggu 7 Juni 2020.
M Rizal Falevi Kirani menyebutkan, dengan uji swab RT-PCR hasil yang di dapatkan nanti tidak diragukan lagi akurasinya, karena hal ini juga akan memperlihatkan kondisi real jangkitan Covid-19 di wilayah Kota Banda Aceh, karena mereka yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala atau OTG, juga akan bisa terdeteksi.
"Kebijakan Pemko Banda Aceh saya kira perlu ditiru oleh Pemerintah Aceh. Kita melihat sepertinya masih ada keragu-raguan dari pemerintah Aceh dalam melaksanakan tes massal ini," ungkap M Rizal Falevi Kirani.
M Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi V DPRA juga menjelaskan, "dugaan kami pemerintah saat mewacanakan tes massal secara terburu-buru tanpa melakukan koordinasi dengan jajaran instansi terkait, terutama dengan Balitbangkes RI.
"Informasi yang kami dapat, Balitbangkes RI tidak mau menerima sampel pasien sehat, tanpa gejala terinfeksi," jelas Fahlevi Kirani.
"Jika benar demikian, tentu wacana pemeriksaan massal menggunakan metode RT-PCR bisa gagal. Karena itu, Plt Gubernur Aceh kemudian mengeluarkan Ingub dengan memerintahkan Bupati dan Walikota agar melaksanakan pemeriksaan massal di daerahnya masing-masing.
"Jadi pemerintah seperti ingin buang badan, apabila nanti ada yang memprotes mengapa pemeriksaan menggunakan rapid test. Dugaan kami, hampir pasti nanti pemeriksaan massal yang dilakukan di Kabupaten/Kota menggunakan metode rapid test," ungkap Fahlevi Kirani.
Lanjut Falevi Kirani, "oleh sebab itu, mungkin ada baiknya Pemerintah Aceh menggandeng Unsyiah seperti yang dilakukan Pemko Banda Aceh, Unsyiah dari sisi prosedur mungkin tidak seketat Balitbangkes RI, sehingga akan lebih mudah bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program tes swab massal.
"Apalagi soal anggaran, seperti yang pernah kami sampaikan, Pemerintah Aceh tidak perlu ragu menggunakannya asal untuk kebaikan masyarakat Aceh. Kami dari Komisi V siap mendukung Pemerintah Aceh jika kebijakan tes swab massal ini dilakukan," tutup M Rizal Falevi Kirani
Penulis : Hendria Irawan
Editor : Mhd Fahmi
