07 September 2023 | Dilihat: 336 Kali
KKR Aceh kembalikan Uang Dugaan Korupsi SPPD ke Kas Daerah
noeh21
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akhirnya mengembalikan kerugian keuangan negara terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif ke kas daerah. Foto. Hendria Irawan
 

IJN - Banda Aceh | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akhirnya mengembalikan kerugian keuangan negara terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif ke kas daerah.

Uang sebesar Rp258,5 juta tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun 2022.

Pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya audit dan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan Inspektorat Aceh terkait dugaan SPPD fiktif, sesuai laporan informasi yang masuk ke Polresta Banda Aceh.

Baca juga : DPRK Usul Tiga Calon Pj Bupati Nagan Raya, Ada Nama Sekda Aceh Utara

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasatreskrim Kompol Aditiya Pratama dalam konferensi pers mengatakan, dari hasil laporan audit oleh inspektorat Aceh ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 258.594.600.

“Sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2022 ada dialokasikan dana untuk KKR Aceh dengan pagu anggaran Rp.3.659.257,00 dan dari pagu anggaran tersebut ada plotkan anggaran untuk belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.772.300.000,00 yang direalisasikan oleh KKR Aceh,” kata Fadillah, Kamis 7 September 2023.

Dijelaskan, perjalanan dinas dilaksanakan dari bulan Februari 2022 hingga Desember 2022. Perjalanan dinas dalam provinsi di 14 Kab/Kota di Aceh 51 kali penugasan dan perjalanan dinas luar Aceh sebanyak 4 kali penugasan, diantaranya tiga kali ke Jakarta dan satu kali ke Bali.

Baca juga : Polda Aceh Terima Dua Pucuk Senjata Api M16 Sisa Konflik

“KKR Aceh yang berjumlah 58 orang terdiri dari tujuh komisioner, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 Pokja melakukan perjalanan dinas ke 14 kab/kota di Aceh pada Februari - Desember 2022 dengan 51 kali penugasan serta perjalan dinas ke luar Aceh sebanyak empat kali penugasan ke Jakarta dan satu kali ke Bali," jelasnya.

Ia menyebutkan, dari perjalanan dinas oleh MY, Cs (52) ditemukan penyimpangan yakni, perjalanan dinas fiktif sebesar Rp47,9 juta, Mark Up harga/biaya penginapan/hotel sebesar Rp65,2 juta, waktu kepulangan lebih cepat dari hari terakhir penugasan sebesar Rp45 juta dan Bill/pertanggung jawaban biaya penginapan fiktif sebesar Rp78,3 juta dan uang saku yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22,1 juta.

Menurutnya, berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Aceh, ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.258.594.600,00,- yang mana temuan tersebut diduga dilakukan oleh MY, Cs.

"Jadi, hari ini telah dilakukan pengembalian keseluruhan dana fiktif oleh MY kepada Polresta Banda Aceh yang disaksikan oleh perwakilan dari BPK Aceh dan Tim Audit Inspektorat Aceh," sebut Fadillah.

Baca juga : Ibunda Imam Masykur: Lihat Muka Saya, Kenapa Kamu Bunuh Anak Saya!

Sebelumnya, dalam kasus SPPD fiktif, polisi telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya ketua KKR, PPTK, Komisioner KKR, Bendahara, staf teknis KKR dan anggota Pokja KKR. 

Selain itu, lanjut Fadillah, berdasarkan hasil audit telah menyepakati bersama untuk dilakukan pengembalian oleh KKR dengan batas waktu dari inspektorat selama 60 hari. "Artinya jika memang dalam 60 hari tidak dikembalikan bisa jadi itu kita tindaklanjuti penyelidikan, namun hari ini Alhamdulillah KKR telah mengembalikan seluruh dana yang diduga menjadi kerugian anggaran daerah," katanya.

"Dengan dikembalikannya uang negara, maka penanganan kasus tersebut dilakukan penghentian penyelidikan,"tutup Fadillah.



Penulis: Hendria Irawan
Editor: Afrizal
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com