IJN - Banda Aceh | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan dukungan terhadap penolakan masyarakat Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, terkait rencana eksploitasi tambang di wilayah mereka.
Penolakan itu didasari kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan hilangnya nilai sejarah serta budaya setempat.
Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan antara Komisi I DPRA dan perwakilan warga Beutong Ateuh, Selasa 9 September 2025, diruang kerja Komisi I DPRA.
Hadir dalam pertemuan Ketua Komisi I Tgk Muharuddin, anggota Komisi Azhar Abdurrahman, serta tokoh masyarakat, termasuk keluarga almarhum Tgk Bantaqiah, ulama kharismatik di wilayah tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung tersebut, warga Beutong Ateuh menegaskan pentingnya melindungi wilayah mereka yang memiliki nilai historis, seperti lokasi persembunyian Cut Nyak Dhien, pahlawan nasional asal Aceh.
“Beutong Ateuh punya akar sejarah yang kuat dan harus dilindungi. Tambang bukan hanya mengancam lingkungan, tapi juga tatanan sosial masyarakat,” ujar Tgk Muharuddin seusai pertemuan.
Muharuddin mendorong perlindungan hukum terhadap tanah adat melalui Qanun Tanah Adat dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi.
Menurut dia, Qanun Pertambangan Rakyat dapat menjadi solusi agar masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya jadi korban, tapi menjadi pengelola utama sumber daya alamnya,” kata politisi Partai Aceh.
Perwakilan masyarakat, Malikul Mahdi, mengapresiasi dukungan DPRA dan berharap legislatif terus berpihak pada kepentingan warga.
“Alhamdulillah, kami merasa didengar. Kami berharap Beutong benar-benar terbebas dari mafia tambang yang selama ini membayangi,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, masyarakat menyerahkan petisi berjudul “Selamatkan Beutong dari Ancaman Tambang”, yang sudah ditandatangani ratusan warga sebagai bentuk penolakan resmi terhadap rencana pertambangan.
Penulis: Hendria Irawan
Editor: Redaksi
