04 April 2021 | Dilihat: 809 Kali
Kuasa Hukum DPP PNA: Pemberhentian Tiyong Tindakan Konyol
noeh21
Kuasa Hukum DPP PNA, Imran Mahfudi, SH. MH [Foto:IJN/Ist]
 

IJN - Banda Aceh | Pekan terakhir internal DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) heboh pasca pemberhentian Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Ketua Harian DPP PNA oleh Irwandi Yusuf.
 
Diterima INDOJAYANEWS.COM melalui pesan WhatsApp, Minggu 4 April 2021, Kuasa Hukum DPP PNA, Imran Mahfudi, SH. MH, menyebut pemberhentian Tiyong sebagai Ketua Harian DPP PNA merupakan tindakan konyol dan memalukan.
 
Dijelaskannya, sesuai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PNA di Kabupaten Bireuen pada (14/9) lalu, Samsul Bahri telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PNA menggantikan Irwandi Yusuf yang telah dinyatakan demisioner oleh peserta KLB yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik.
 
"Sejak selesai pelaksanaan KLB itu, posisi Samsul Bahri memang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Harian, melainkan Ketua Umum DPP PNA, sehingga hanya bisa diberhentikan oleh forum Kongres atau Kongres Luar Biasa PNA,"kata Imran Mahfudi, Kuasa Hukum DPP PNA.
 
Seperti diketahui, pelaksanan KLB PNA pada 14 September 2019 lalu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PNA serta mendapat dukungan lebih dari tiga per-empat DPW PNA.
 
"Bahkan oleh Irwandi Yusuf telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan Kasasi, namun kasasi beliau ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga secara hukum KLB PNA telah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan AD/ART Partai dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan," jelas Imran Mahfudi.
 
Imran menegaskan keabsahan KLB PNA juga tidak bisa dipengaruhi oleh sikap balik badan Miswar Fuady yang merupakan penggagas KLB PNA.
 
Menurutnya, karena KLB telah selesai dilaksanakan, sehingga yang bisa membatalkan KLB hanya Kongres/Kongres Luar Biasa atau putusan pengadilan.
 
"Sehingga perubahan sikap Miswar Fuady tersebut sama sekali tidak mempengaruhi legitimasi pelaksanaan KLB PNA, justru tindakan tersebut dapat katagorikan sebagai sebuah pengkhianatan atas keputusan forum tertinggi partai,"demikian tutupnya


Penulis: Hendria Irawan
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com