IJN - Banda Aceh | Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Publik Aceh (LEMKASPA) turut mengomentari proses rekruitmen calon Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) yang dinilai hanya untuk mengelabui publik.
Menurut LEMKASPA, proses fit and proper test yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh terkesan tidak serius, hanya untuk memperlihatkan kepada publik bahwa Pemerintah Aceh sudah menjalankan prosedur yang berlaku.
"Padahal ini hanya untuk mengelabui publik. Terkesan top salah peudeuh saleh atau menutupi kesalahan dengan memperlihatkan kebaikan, tapi nyatanya tidak demikian," ungkap Direktur LEMKASPA, Samsul Bahri M.Si pada Media INDOJAYANEWS.COM, Selasa 3 Desember 2019.
Samsul menduga, sebenarnya ada sosok calon kepala dan wakil kepala BPKS yang sudah disiapkan oleh orang paling berpengaruh dalam pemerintahan, namun kata Samsul, sengaja diadakan fit and proper test agar publik tidak melakukan protes dan terkesan sudah sesuai dengan aturan.
"Kita juga mengenal orang dekat penguasa yang memang tidak asing lagi bagi sebagian pengusaha. Dan kita menduga, inilah sosok yang ingin dijadikan kepala BPKS kedepan demi mengamankan masalah di dalam tubuh BPKS," katanya.
Samsul turut menyinggung sosok calon kepala BPKS yang sudah direkomendasi oleh dua anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS), apalagi sudah disetujui oleh DPR Aceh, namun batal dilantik.
"Kenapa batal dilantik, ini kan penuh tanda tanya, seolah-olah ada kepentingan yang tidak terakomodir di dalamnya. Padahal rekomendasi anggota DKS itu sangat kuat, apalagi telah disetujui oleh DPRA," jelasnya.
Aktivis asal Sabang ini mengaku tidak mempersoalkan fit and proper test, tapi kata dia, jika proses tersebut hanya untuk pencitraan semata, maka akan merugikan rakyat Aceh kedepan, seperti yang terjadi dalam beberapa periode sebelumnya.
"Kita butuh sosok kepala BPKS yang cerdas, berani, tegas, dan paham aturan, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak selalu di bawah bayang-bayang kepentingan yang bisa merugikan Aceh khususnya Sabang dan kawasan," ujarnya.
"Kalau pimpinan BPKS itu lahir atas dasar titipan penguasa, maka kecil kemungkinan setiap kebijakan yang dibuat terlepas dari kepentingan dan intervensi penguasa," ketusnya.
Untuk diketahui, tim seleksi calon kepala dan wakil kepala BPKS telah mengumumkan sejumlah nama yang lulus proses administrasi. Di dalamnya termasuk beberapa pejabat BPKS yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala maupun wakil kepala BPKS tanpa mundur dari jabatannya.
Terlepas dari itu semua, Samsul Bahri berharap proses fit and proper test yang dilakukan tim seleksi berlangsung jujur, adil dan transparan. "Sehingga bisa melahirkan sosok pimpinan yang bisa membawa kemajuan untuk Sabang dan kawasan," pungkasnya.
Penulis: Hidayat. S