05 Juni 2021 | Dilihat: 148 Kali
LPLA Desak ULP Aceh Segera Lakukan Tender
noeh21
Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar. Foto Dok IJN
 

IJN - Banda Aceh | Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar mendesak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh segera melakukan tender. Mengingat tahun anggaran sudah memasuki kwartal ke III anggaran tahun 2021.

"Persentase paket yang ditender masih sangat sedikit, bahkan paket paket strategis seperti Jalan, Jembatan dan Rumah Sakit Regional belum ada tanda-tanda di tender," kata Nasruddin Bahar.

Sambungnya, meskipun suasana Aceh dalam beberapa hari ini dihebohkan dengan pemeriksaan pejabat penting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dugaan kasus Pengadaan Kapal Aceh Hebat yang sempat isu hangat akhir-akhir ini, seharusnya proses tender tidak boleh berhenti.

"Kami minta kepada kepala ULP Aceh Said Anwar Fuadi agar segera mengambil kebijakan," ujar Koordinator LPLA ini kepada media ini, Sabtu 5 Juni 2021.

Dimana saat ini publik Aceh menunggu apakah Kepala ULP yang baru dilantik mampu bekerja tanpa ada tekanan meskipun Track Record beliau dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dipertanyakan. 

Nasruddin Bahar menjelaskan saat ini publik bertanya apa penyebab tender paket APBA 2021 belum kunjung ditender. Ia berharap Kepala ULP Aceh tidak terpengaruh oleh perintah orang-orang yang berpengaruh dalam mengatur siapa pemenang tender yang isu tersebut sudah menjadi Rahasia Umum.

Nasruddin Bahar mengungkapkan apa yang terjadi dalam beberapa hari ini dimana pejabat penting di Aceh diperiksa KPK dan seorang Pengusaha yang namanya sudah sangat terkenal bisa mengatur proyek ikut diperiksa KPK. 

"Kepala ULP Aceh seharusnya menjadikan situasi ini sebagai momentum dimana ULP Aceh independen tanpa terpengaruh dengan intervensi orang orang tertentu," sebutnya.

Namun kata Nasruddin Bahar, beredar isu miring yang tidak sedap kenapa APBA 2021 belum ditender. Nasruddin Bahar menduga karena belum menemukan calon pengusaha yang mampu membuat komitmen pembagiaan "Fee", isu-isu miring tersebut jika ditelusuri ada benarnya, jika tidak kenapa ULP Aceh belum melaksanakan Lelang. Padahal proyek Rumah Sakit Regional yang nilainya mencapai puluhan milyar tersebut sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

LPLA berharap sudah waktunya Pemerintah Aceh memikirkan kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak, jika tahun tahun yang lalu beredar isu miring keterlibatan Oknum Aparat Penegak Hukum APH yang ikut menentukan siapa calon pemenang paket paket tertentu, tahun ini agar ULP menjalankan fungsinya secara Transparan tanpa adanya unsur KKN. (Red)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com