26 Juli 2019 | Dilihat: 285 Kali
LSM Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pegawai Double Job
noeh21
Direktur LSM CHK, Aceh Singkil, Razaliardi Manik.
 

IJN - Aceh Singkil | Terkait dengan informasi banyaknya Pegawai Negeri Sipil dan honorer rangkap jabatan (Double Job) sebagai perangkat desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Central Hukum dan Keadilan (LSM-CHK) Aceh Singkil mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengambil tindakan tegas. Hal tersebut dikatakan Direktur LSM CHK Aceh Singkil, Razaliardi, kepada IJN, Jumat, 26 Juli 2019.
 
Apalagi sebelumnya Bupati Aceh Singkil kepada awak media telah menegaskan, perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan sebagai pegawai honorer atau pun sejenis lainnya dan sebaliknya. Karena itu akan mengurangi profesionalisme kerja.
 
Begitu juga sesuai aturan seseorang warga negara tidak diperbolehkan menerima tunjangan atau gaji double dari sumber yang sama, yakni dari keuangan negara. "Makanya harus ada tindakan tegas," tandasnya.
 
Sebelumnya, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, telah mengintruksikan kepada instansi terkait agar melakukan evaluasi terhadap perangkat desa yang rangkap jabatan.
Bupati menegaskan, perangkat desa atau pegawai jajaran Pemkab Aceh Singkil tidak boleh ada yang rangkap jabatan.
 
Sementara Kepala DPMK Aceh Singkil, Azwir, yang coba dihubungi melalui pesan WhatsApp nya, hingga berita ini diturunkan, belum ada memberikan tanggapan balasannya. 
 
Dari informasi yang berkembang, diduga banyak perangkat desa yang diangkat sang Kepala Desa dalam Kabupaten Aceh Singkil, PNS, Pegawai Honorer, atau sejenisnya yang menerima honor sama-sama dari keuangan negara.
 
Penulis : Erwan
Editor : Mhd Fahmi 
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com