21 Apr 2020 | Dilihat: 721 Kali

Mahasiswa Desak Pemerintah Aceh Transparan Kelola Dana 1,7 Triliun

noeh21
Presma UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Hendra Putra. Foto: IJN
      
IJN - Banda Aceh | Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendesak Pemerintah Aceh transparan terhadap pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19 Rp1,7 triliun bersumber dari APBA.

Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Reza Hendra Putra mengatakan, sejauh ini masyarakat Aceh yang terdampak virus covid-19 mempertanyakan rincian dana 1,7 triliun tersebut, karena dianggap tidak jelas penyalurannya.

"Sejauh ini Pemerintahan telah melakukan alokasi dana 1,7 Triliun. Namun, belum semua di alokasikan dan juga perlu ditingkatkan, karena sejauh ini misalkan baik sembako, kebutuhan kesehatan dan lainnya itu belum semua merasakan," kata Reza kepada Media, Selasa 21 April 2020.

Oleh sebab itu, Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry ini menilai, sangat efisien dan efektif jika anggaran tersebut dirincikan dengan jelas supaya tidak ada tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Dengan begitu sasarannya tepat dan diterima secara maksimal.

"Dengan jelasnya perincian anggaran dan keterbukaan informasi publik tentu akan lebih efisien dan efektif dalam penanganan bantuan Covid-19 ini. Kita jelas tahu sasaran atau kelompok mana saja yang sangat membutuhkan bantuan ini, dan tidak ada tumpang tindih bantuan. Sehingga, pihak penerima bantuan bisa maksimal," harap Reza.

Reza menganggap, berdasarkan banyak keluhan dari masyarakat, bahwa dana 1,7 Triliun itu belum terasa efeknya. Sebab itulah mahasiswa masih mempertanyakan bagaimana perencanaan dan realisasi anggaran covid-19 hari ini di Aceh.

"Apakah sejauh ini dana covid-19 sudah dirasakan oleh masyarakat?, Saya rasa itu belum maksimal,” tambahnya. Ini perlu adanya kejelasan data dari dana penanganan Covid-19 di Aceh sangat untuk menutup ruang terjadinya korupsi," tegasnya.

Tentunya, lanjut Reza, dengan adanya keterbukaan informasi yang jelas tersebut bisa mengawasi bersama kemana saja anggaran akan dialokasikan dan juga menutup peluang pihak yang ingin melakukan korupsi.

"DPRA harus terus mengawasi terkait hal ini, apalagi belakangan ini munculnya persoalan karung sembako yang jadi tanda tanya besar oleh masyarakat. Tentu kita perlu adanya informasi ini," imbuhnya.

"Kita berharap pemerintah ada perencanaan matang, baik jangka pendek, menengah, panjang terkait penanganan Covid-19 ini, sehingga semua pihak bisa terlibat membantu Pemerintah," demikian tutup Presma UIN Ar-Raniry. (Red)
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas