21 Agustus 2018 | Dilihat: 181 Kali
Minta Pemerintah Tidak Tidur.
Mahasiswa Minta Pemerintah Segera Realisasi TORA di Aceh Utara
noeh21
 

IJN | Lhoksukon - Ketua DPM Unimal Terpilih Musliadi Salidan menyebutkan banyak HGU diterlantarkan dan tidak dimanfaatkan secara maksimal di Aceh Utara. Lebih kurang terdapat sekitar 16% dari luas Aceh Utara dikuasai oleh belasan orang saja tambah Musliadi.

Petani kecil yang hidup disekitar HGU mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya dibidang pertanian. Karena semua tempat mereka bertani dicaplok oleh pihak perusahaan yang menguasai HGU. Walau harus berhadapan dengan para pemilik konsensi (HGU), beberapa petani terpaksa memanfaatkan lahan terlantar untuk menghidupi keluarganya. 

Mahasiswa Fakultas Pertanian Unimal menyebutkan, dengan konsesi mencapai puluhan ribu hektar yang dikantongi oleh belasan perusahaan yang tidak membawa kesjahteraan bagi masyarakat. Jika saja lahan tersebut dibagikan untuk memberdayakan masyarakat, maka mencapai puluhan ribu masyarakat terdongkrak ekonominya jika tiap-tiap masyarakat dibagikan masing-masing 2 hektar tanah saja, yang nanti dimanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas hasil pertanian masyarakat Aceh Utara, yang sebagian besar mencari nafkah disektor pertanian. 

Kita menyadari, investasi sektor perkebunan sawit itu penting, tetapi jika keberadaan investasi dibidang perkelapasawitan tidak memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat malah memberikan kemudharatan bagi masyarakat, untuk apa izin dipertahankan? lebih baik dialihkan saja kepada masyarakat, imbuh pria kelahiran dewantara ini.

Apalagi kehadiran perkelapasawitan di Aceh Utara banyak menyumbang efek negative seperti terancam punah keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem yang mengakibatkan banjir, kekeringan sumber air, hingga terjadinya konflik satwa dengan penduduk setempat. Hal tersebut terjadi karena sebagian pemegang HGU hanya memanfaatkan kayunya saja, mereka abaikan efek lingkungan yang terjadi. Celakanya perusahaan yang beroperasi tidak memiliki Analisis Dampak Lingkunga (AMDAL). 


Pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang strategis seperti melakukan review terhadap izin HGU yang ada di Aceh Utara, dengan demikian permasalahan tentang perizinan di Aceh Utara tergambar dengan jelas, dengan bagitu pemerintah dapat memberikan sangsi tegas berupa teguran hingga pencabutan IUP yang tidak menjalan peraturan perundangan yang berlaku. 

Salidan melihat, Program Presiden Jokowi tentang Tanah Objek Reformasi Agraria yang gencar digadang-gadang ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah Aceh Utara.

Salidan Meminta, Bupati Aceh Utara tidak tidur dan segera realisasikan program TORA di Aceh Utara. Manfaatkan TORA untuk meningkatkan ekonomi para petani yang tengah melarat.

Salidan Optimis dengan program ini, kedaulatan para petani serta masyarakat adat akan kembali. Para petani tidak perlu lagi berkonflik dengan pihak asing yang menguasai tanah ditempat mereka mencari nafkah. 

Program TORA sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah Pusat telah membuka ruang yang lebar dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk mengakses dan mengalihkan tanah terlantar dialihkan kepada program TORA untuk mencapai kemakmuran rakyat bukan segelintir orang, tutup Salidan. (***)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com