IJN - Banda Aceh | Diduga adanya rangkap jabatan pada 11 posisi strategis, dan akan berpotensi semakin tidak produktifnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Bahkan, rangkap jabatan pada posisi strategis tersebut akan berdampak pada pengambilan keputusan-keputusan kunci yang diragukan benar-benar secara cepat dan efektif.
Hal itu disampaikan Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kepada INDOJAYANEWS, Selasa 5 Januari 2021.
“Pengambil keputusan bisa saja cepat, ya tetap besar kemungkinan efektifitasnya menjadi tanda tanya,"kata Alfian, Koordinator MaTA.
Alfian menjelaskan, hal tersebut terjadi karena penguasan pejabat yang ditunjuk pada bidang kerja baru ini tidak didukung dengan kemampuan menguasai isu dan kebijakan yang ada.
"Gonta-ganti pejabat tanpa pertimbangan yang matang, apalagi dilakukan dengan pola rangkap jabatan tidak akan membangun managerial di internal SKPA secara lebih baik,"jelasnya.
Bagaimana pimpinan yang rangkap jabatan itu sebagai top leader, mampu memimpin perubahan dan mengawal seluruh program yang telah direncanakan dengan kesibukan dirinya harus menjaga keseimbangan antara dua institusi yang berbeda ?
Padahal menurut Alfian, kinerja organisasi seperti SKPA membutuhkan pimpinan yang definitif sekaligus menguasai tupoksi dengan baik. Jika terus rangkap jabatan, bagaimana tupoksi itu dipahami ?
Alfian menyebut rangkap jabatan bukan hanya akan menggangu kinerja organisasi, tetapi juga akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri.
“Ketika pimpinan rangkap jabatan, maka bagaimana kontrol atas kinerja organisasi juga bisa dijalankan dengan optimal ? apa lagi dalam mengesekusi program- program anggaran tahun 2021,"sebutnya.
Tambah Alfian, bagaimana penerimaan stakeholder atas kepemimpinan yang rangkap jabatan ? Misalnya ketika rapat kerja dengan DPRA tentu tidak akan maksimal, sebab dalam pengambilan keputusan penting, dalam posisi rangkap jabatan demikian, menjadi lebih sulit dilakukan.
"Apa lagi jika motivasi pergantian pejabat rangkap jabatan itu terindikasi karena adanya target lain dalam pengelolaan anggaran yang berpontensi melanggar ketentuan, dan kalau ini benar akan menjadi awal preseden buruk dalam permasalahan hukum di kemudian hari,"tambah Alfian.
Selain itu, MaTA menegaskan, publik tau apa yang terjadi atau apa yang sedang di rencakan oleh pemerintah saat ini. "Jadi jangan dikira orang kecil tidak tau apa-apa,"tegasnya.
MaTA sangat prihatin dengan kondisi 81 anggota DPRA yang saat ini mengalami "demam tinggi" akibat musim hujan tidak dapat melakukan fungsi pengawasannya secara benar.
"Padahal kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ialah untuk mengfungsikan perannya sebagai pengawasan sangat mendesak,"tutup Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
Penulis : Hendria Irawan
