11 Februari 2019 | Dilihat: 363 Kali
Menderita Belasan Tahun, Warga Demo Kantor Bupati Aceh Singkil
noeh21
Massa melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh Singkil. Foto: IJN
 

IJN - Aceh Singkil | Merasa menderita selama belasan tahun, sejumlah masyarakat Kecamatan Kuta Baharu, dengan menggunakan kenderaan roda empat, dan roda dua, membawa pengeras suara, dan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh SIngkil, Senin 11 Februari 2019.

Dalam aksi unjuk rasa tersbeut, ratusan massa yang tergabung dalam Panitia Persiapan Percepatan Pembangunan Jalan Raya Kota Baharu (P4-Jarkop), menuntut pembangunan pengaspalan poros jalan penghubung Kecamatan setempat agar dapat menjadi prioritas.

"Di tahun 2019 ini, dana perencanaan pembangunan jalan Simpang Polsek Kota Baharu Trans 26 Gunung Meriah Via HGU PT. Nafasindo sepanjang 12 Km, wajib masuk. Begitu juga Jalan poros penghubung Desa Lapahan Buaya-Butar, Mukti Lincir-Surmber Mukti, Ladang Bisik-Muara Pea, juga harus menjadi prioritas, demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil," desak warga saat melakukan aksi unjuk rasa.

Desakan itu disampaikan dengan suara teriakan keras dari Kordinator Aksi, Wanhar Lingga. 
Selanjut para pengunjuk rasa juga menuntut, pemerintah setempat memperhatikan Sektor Pendidikan, Parawisata, dan Kesehatan, di Kecamatan Kota Baharu. Ia meminta sektor tersebut ditingkatkan dan menjadi prioritas agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

P4-Jarkob Aceh Singkil, Hambalisyah Sinaga S PdI mengatakan, bila dilihat semenjak ditanda tangani pengesahannya, Kecamatan Kuta Baharu, 14 April 2001 lalu menjadi sebuah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil, hingga saat ini masih sangat jauh tertinggal. Baik itu dibidang Pendidikan, Ekonomi, sarana dan prasarana lainnya. 

Aksi Unjuk rasa dilakukan, karena dengan sarana dan prasarana yang jauh dari ketertinggalan, masyarakat merasa sudah menderita 18 tahun sejak lahir menjadi sebuah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan kondisi fasilitas sarana dan prasarana saat ini, maka seakan haram hukumnya masyarakat Kecamatan Kuta Baharu, sakit. 
Hambali mengatakan, dengan ditanda tanganinya MoU bersama antara Pemkab Aceh Singkil dengan masyarakat, P4-Jarkob akan mengawal setiap pengusulan Kecamatan Kuta Baharu dalam Musrembang hingga tuntas dan terealisasi.

"Namun, apabila tuntutan tersebut tidak terealisasi, maka P4-Jarkob akan menggerakkan massa lebih banyak lagi," ungkapnya.

Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali, saat menyambut para pengunjuk rasa mengatakan, semua tuntutan para pengunjuk rasa akan dibahas dan disampaikan ke Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid.

Untuk pembangunan jalan Kecamatan Kuta Baharu, tahun 2019 ini sesuai dengan instruksi Bupati dibuat perencanaannya.
 Karena jalan tersebut milik HGU, setelah siap perencanaannya Pemkab Aceh Singkil akan melakukan koordinasi dengan PT Nafasindo. Tapi, untuk kepentingan rakyat, perusahaan tidak bisa menghambatnya," kata Wakil Bupati.

Dalam kesempatan itu, Kadis PUPR Aceh Singkil, Ir Muzni, dihadapan para pengunjuk rasa, membacakan surat Bupati Aceh Singkil yang disampaikan kepada Camat Kuta Baharu, yang ditanda tangani 8 Februari 2019 lalu, dengan Nomor:620/214/2019, perihal penjelasan program pembangunan jalan Polsek Kuta Baharu-Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah.

Usai melakukan orasi dan menanda tangani  bersama MoU tersebut, para pengunjuk rasa membubarkan dengan tertib. Demontrasi berlangsung aman dan lancar hingga selesai.

Penulis: Erwan
Editor : Hidayat S
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com