IJN - Bireuen | Mantan Bupati Bireuen periode 2002 - 2007, Mustafa A. Glanggang, mengatakan, masyarakat harus objektif dalam menilai kinerja pemerintahan. Menurutnya, berbagai capaian yang telah ditorehkan Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, selama sekitar 1,4 tahun memimpin daerah tidak boleh diabaikan hanya karena perbedaan pandangan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Mustafa, Rabu, 3 Juni 2024 menanggapi berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait pembangunan di Kabupaten Bireuen, terutama pascabanjir bandang yang sempat melanda sejumlah wilayah.
“Dalam demokrasi, kritik itu penting. Namun kritik juga harus adil dan berdasarkan fakta. Jangan sampai keberhasilan yang sudah terlihat di lapangan justru diabaikan,” ucap Mustafa yang akrab disapa Pak Mus.
Mantan anggota DPR Aceh itu menilai salah satu keberhasilan yang patut diapresiasi adalah respons cepat Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penanganan banjir bandang. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah, mulai dari masa tanggap darurat hingga penanganan pascabencana, berjalan secara terukur dan menunjukkan kemampuan manajerial yang baik.
“Penanganan bencana tidak mungkin sempurna dalam waktu singkat. Tetapi secara umum saya melihat pemerintah daerah berada pada jalur yang benar. Koordinasi berjalan, bantuan tersalurkan, dan upaya pemulihan terus dilakukan,” katanya.
Sebagai pemimpin yang pernah menghadapi berbagai tantangan besar saat memimpin Bireuen pada masa Darurat Militer, Pak Mus mengaku terus mengikuti perkembangan daerah yang pernah dipimpinnya.
Ia melihat adanya sejumlah kemajuan konkret yang berhasil diwujudkan oleh pemerintahan Mukhlis. Salah satunya adalah keberhasilan menyelesaikan proses hibah lahan Makodim yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan, untuk mendukung pengembangan RSUD dr. Fauziah Bireuen.
Langkah tersebut dinilai sangat strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Mustafa juga menyoroti upaya pembenahan aset daerah yang selama ini menjadi persoalan klasik di Kabupaten Bireuen. Aset berupa tanah dan pertokoan milik pemerintah yang tersebar di berbagai kecamatan kini mulai ditata dan diinventarisasi secara sistematis.
“Persoalan aset ini bukan masalah baru. Bahkan sudah menjadi pekerjaan rumah sejak awal berdirinya Kabupaten Bireuen. Saya melihat ada keseriusan untuk menertibkan dan menyelamatkan aset daerah yang selama ini belum tertangani secara maksimal,” jelasnya.
Pak Mus juga menyinggung kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang selama bertahun-tahun belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia optimistis pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah tersebut dapat diwujudkan di bawah kepemimpinan Mukhlis.
Menurutnya, sejumlah program strategis yang sedang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan adanya arah pembangunan yang jelas, termasuk komitmen menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di akhir keterangannya, Mustafa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dengan mengedepankan argumentasi dan data, bukan sekadar sentimen politik.
“Perbedaan pendapat itu biasa dalam demokrasi. Namun kita juga harus jujur mengakui ketika ada kemajuan yang telah dicapai. Kritik perlu, tetapi apresiasi terhadap hasil kerja nyata juga harus diberikan demi kemajuan Bireuen,” tegas Pak Mus.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin
