04 Apr 2026 | Dilihat: 353 Kali

Pemerintah Aceh Diminta Evaluasi Tingkat Desil Masyarakat

noeh21
Teks Foto: Pemerhati Kebijakan Publik di Bireuen, Abdul Manan Isda.
      
IJN - Bireuen | Pemerintah Aceh diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat desil masyarakat sebelum melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Langkah ini dinilai penting guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
 
Abdul Manan Isda, pemerhati kebijakan publik di Bireuen, menilai ketepatan data menjadi kunci utama dalam keberhasilan program pemerintah. Selama ini, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima bantuan, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan serta kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
 
“Evaluasi desil masyarakat harus dilakukan secara berkala. Data yang akurat akan menentukan apakah bantuan itu jatuh kepada masyarakat miskin ekstrem, miskin, atau justru kepada kelompok yang sebenarnya sudah mampu,” ucap Abdul Manan Isda kepada IJN, Sabtu, 4 Januari 2026.
 
Dia menjelaskan, desil sendiri merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi dalam sepuluh kelompok, mulai dari desil 1 (kelompok paling miskin) hingga desil 10 (kelompok paling sejahtera). Dalam konteks program bantuan sosial, pemerintah umumnya menargetkan kelompok pada desil terbawah.
 
Menurutnya, tanpa pembaruan data yang akurat, program bantuan berisiko tidak efektif. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terjadi inclusion error (orang mampu menerima bantuan) maupun exclusion error (orang miskin tidak menerima bantuan).
 
Selain itu, sebutnya, dinamika ekonomi masyarakat pascabencana juga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pembaruan data desil. Kondisi tersebut dapat dengan cepat mengubah status ekonomi rumah tangga, sehingga data lama menjadi tidak relevan.
 
Pemerintah Aceh juga diharapkan dapat melibatkan pemerintah gampong (desa) dalam proses verifikasi dan validasi data. 
Peran aparatur desa dinilai strategis karena mereka lebih memahami kondisi sosial ekonomi warganya secara langsung.
 
“Validasi berbasis gampong sangat penting agar data lebih akurat dan transparan. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” tambahnya.
 
Dengan evaluasi desil yang tepat dan terintegrasi, diharapkan seluruh program bantuan dan intervensi ekonomi yang diluncurkan Pemerintah Aceh dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di daerah tersebut.
 
 
 
Penulis | Amiruddin 
Editor | Muhammad Zairin
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas