26 Januari 2024 | Dilihat: 90 Kali
Pemkab Nagan Raya Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI
noeh21
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya kembali menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan predikat zona hijau (kualitas tinggi). Foto. Diskominfo Nagan Raya
 

IJN - Nagan Raya | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya kembali menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan predikat zona hijau (kualitas tinggi).
 
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, S.E. Ak., MPA kepada Pj. Bupati Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, AP., S.Sos., M.Si yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda, Bambang Surya Bakti, S.E. di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, 25 Januari 2024.
 
Pj Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas melalui Asisten Administrasi Umum Sekda, Bambang Surya Bakti menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI atas penilaian dan penghargaan yang diberikan.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 
"Alhamdulillah, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemkab Nagan Raya tahun 2023 mencapai 80,93 dan penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nagan Raya," ujar Bambang.
 
Untuk diketahui, proses penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sudah dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dimulai dari bulan Februari sampai dengan November 2023. 
 
Penilaian tersebut dilakukan pada semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh atas 5 perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan beserta 2 puskesmas yang berada di wilayah administratif kab/kota.
 
Secara nasional, penilaian dilakukan kepada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota, dengan jumlah seluruhnya 587 Instansi, yang bertujuan untuk mengukur kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik terhadap standar pelayanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.




Penulis: Hendria Irawan
Editor: Afrizal
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com