03 Mei 2021 | Dilihat: 187 Kali
Pemkab Simeulue Raih WTP Keenam Kali Berturut-turut
noeh21
 

IJN - Simeulue | Bupati Simeulue H. Erli Hasim. SH., S.Ag., M.I.Kom., bersama Ketua DPRK, Irwan Suharmi. SE., M.S.I., terima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simeulue tahun anggaran (TA) 2020, yang digelar di gedung BPK RI Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, Senin 3 Mei 2021.

Penyerahan LHP itu dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus, SE., MM., Ak., CPA kepada Bupati Simeulue yang di dampingi oleh ketua DPRK Simeulue.

Ketua BPK RI perwakilan Aceh, Arif Agus menyebut pemeriksaan itu bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

"Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,"sebut Arif Agus.

Seperti diketahui, adapun opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Simeulue TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca JugaPemkab Simeulue Raih Opini WTP Kelima Kalinya

Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya, Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan. Penyelesaian 19 paket pekerjaan pada tiga SKPK terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal, dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Atas hal tersebut badan pemeriksa keuangan memberikan rekomendasi kepada Bupati Simeulue untuk melakukan perbaikan, diantaranya. Kepala BPKD selaku PPKD lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dan menagih laporan pertanggungjawaban dana bahkan kepada para penerima hibah serta menginstruksikan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban

Baca JugaPemkab Simeulue Kembali Persembahkan WTP Ketiga

Dalam rekomendasi BPK RI tersebut Arif menyebutkan, agar memproses denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada para penyedia barang/jasa minimal dan menyetorkan ke Kas Daerah. Memproses kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada para pelaksana perjalanan dinas serta menyetorkan ke Kas Daerah.

Arif Agus mengaku, BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Simeulue atas pokok permasalahan tersebut.

Kendati demikian menurutnya, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Oleh karena itu, Arif Agus menyebut BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Serta dapat memberikan manfaat kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan,"tutupnya. (Red)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com