IJN - Aceh Singkil | Dalam memerangi memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19, perlu adanya keterlibatan dari semua pihak lapisan masyarakat termasuk para kepala dinas dijajaran Pemkab Aceh Singkil.
"Karena itu, dalam upaya penanggulangan Corona virus disease 2019 (Covid-19) peran serta para Kepala Dinas sangat penting membantu Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid memerangi penyebaran virus yang mematikan itu," ucap Salah seorang tokoh muda Bumi Syekh Abdurrauf As Singkily, Hendri Saputra, sekaligus Sekretaris Partai Gerindra setempat, Rabu, 06 Mei 2020.
Hendri menambahkan, Apalagi dengan kondisi saat ini Kabupaten Aceh Singkil masih tergolong dalam kawasan hijau penyebaran virus Covid-19.
Ironisnya, dari pantauan selama ini terlihat hanya beberapa SKPK jajaran Pemkab Aceh Singkil yang terkesan proaktif mengurus sejumlah persoalan selama penanganan covid-19 yang bekerja di bawah arahan Bupati diantaranya BPBD, Dinas Kesehatan dan RSUD.
"Dengan kondisi tersebut, kami merasa sangat kecewa melihat beberapa SKPK lainnya yang dianggap hanya duduk manis, tidak terlibat aktif bersama Bupati Aceh Singkil dalam membantu penanganan Covid-19 ini," ujarnya.
Padahal, lanjut Hendri, agar tidak terkesan mati suri dan loyo, SKPK lainnya dapat ikut berisiatif mengambil tindakan tertentu membantu menangani covid-19 dan berkontribusi serta berinisiatif membantu masyarakat ditengah penyebaran wabah penyakit virus corona sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
"SKPK adalah elemen Pemerintah Daerah yang ditunjuk langsung oleh Bupati Aceh Singkil sebagai garda terdepan dalam menangani wabah ini," ungkapnya.
Hendri juga mengatakan, seperti Kadis Lingkungan Hidup Aceh Singkil, jangankan memberikan rasa nyaman dengan melayani masyarakat yang sedang dilanda pandemi corona dan himpitan ekonomi yang menyiksa, malah merumahkan atau mem-PHK tenaga honorer.
Sementara, ditengah situasi dan kondisi saat ini mereka sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Rasanya tindakan yang diambil mengambarkan suatu etika yang sangat tidak bijak ditengah kondisi saat ini yang merugikan rakyat serta dinilai mencoreng citra Pemkab Aceh Singkil.
"Ingat, gaji kalian bersumber dari uang rakyat," cetus Hendri.
Untuk itu, diharapkan Para Kepala SKPK jajaran Pemkab Aceh Singkil yang memiliki peran penting dapat ikut andil mempercepat penanganan covid-19. 'Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, jika para kepala SKPK yang lainnya punya inisiatif membantu masyarakat.
"Diharapkan, Bupati Aceh Singkil dapat mengambil tindakan merumahkan atau menganti Para Kepala Dinas yang malas bekerja," harapnya.
Disamping itu, menurut Hendri Refocusing anggaran pandemi covid-19 dapat dijadikan sebagai langkah untuk membangkitkan kesulitan ekonomi masyarakat Aceh Singkil.
Memperkuat kerja SKPK terkait pandemi covid-19 dengan skema yang terintegrasi seperti, Dinkes, RSUD, BPBD dan Satpol PP fokus pada penanganan OTG/ODP dan PDP serta penanganan karantina perantauan.
Selanjutnya, Dinas Sosial fokus pada penanganan masyarakat miskin yang terdampak dengan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Disperindagkop dan UKM perkuat ekonomi para pelaku usaha kecil menengah, menumbuhkan ekonomi para wirausaha pemula, biarkan mereka membangun usahanya sebagai sebuah kesibukan sendiri sehingga kurang waktu senggangnya agar terhindar dari duduk duduk berkumpul tanpa alasan yang jelas ditengah pandemi ini.
Bagi pelaku usaha yang hilang pekerjaan karena pandemi ini (sopir, tukang becak, buruh dll) tawarkan pekerjaan sampingan dengan mengutamakan sektor penguatan pangan. Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan, sediakan biaya pengolah tanah, bibit dan pupuk serta insentif agar para petani disibukan dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu senggang untuk menjemput penularan virus ini.
"Demikian juga bagi para nelayan sediakan subsidi bahan bakar untuk mereka kelaut dan pemerintah juga harus hadir membantu pamasaran hasil tangkapan. Maksimalkan anggaran untuk ini dengan alasan mereka adalah kelompok yang berdampak akibat Covid-19,".
Lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, siapkan juknis yang baik agar dana gampong bisa dimaksimalkan untuk penanganan di sektor perekonomian dan sosial agar bisa menompang atau melengkapi program pemerintah kabupaten, dengan adanya sandaran regulasi, pemerintah gampong akan berani "merampok" (mengambil) uang gampong untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gampong.
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Bappeda, memastikan ketersediaan anggaran dan keberanian untuk menunda program fisik yang dinilai besar dan tidak mendesak.
"Kemudian juga memastikan pendapatan/tunjangan ASN tidak terganggu akibat refokusing anggaran serta menyiapkan dana cadangan berupa Dana Tanggap Darurat / dana siap pakai," jelasnya.
"Berikut pimpinan daerah dan DPRK bersama forkopimda Aceh Singkil, duduk bersama membahas payung hukum dan skema atas langkah yang dimaksud di atas agar tidak melawan hukum," tandasnya.
Penulis : Erwan
