IJN - Banda Aceh | Kabar keberangkatan sejumlah pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) ke luar negeri di tengah merosotnya anggaran APBN untuk badan tersebut, baru-baru ini kembali mendapat sorotan masyarakat.
Kabar pejabat BPKS 'melancong' ke luar negeri itu mendapat protes karena dianggap tidak memikirkan mengenai nasib rakyat Aceh yang membutuhkan perubahan dan kemajuan BPKS sejak 20 tahun lalu.
Protes itu salah satunya disampaikan mantan aktivis BRR Aceh-Nias, Usman Lamreueng, kepada Media INDOJAYANEWS.COM, Rabu malam 18 Desember 2019.
Menurut Usman, ada 7 orang rombongan pejabat BPKS yang pergi ke luar negeri, sementara alokasi anggaran APBN untuk BPKS tahun 2020 semakin menurun drastis yaitu hanya Rp 144 miliar. Padahal pada 2019 anggaran BPKS mencapai Rp 224 miliar.
“Selain anggaran yang turun drastis, alokasi APBN 2020 juga banyak kode bintang atau diblokir oleh Kemenkeu RI. Hanya alokasi gaji, perjalanan dinas dan kegiatan rutin lainnya yang tidak diblokir. Ini terjadi karena dokumen perencanannya yang tidak ada, bermakna pejabat terkait tidak punya kapasitas,” kata Usman.
Baca:
Alokasi APBN Turun Drastis, Pejabat BPKS Malah ke Luar Negeri
Sementata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKS, Razuardi, sepertinya juga tak tahu persis mengenai keberangkatan para pejabat BPKS itu ke luar negeri. Pimpinan BPKS itu mengaku harus ke kantor dulu supaya tidak salah merespon.
"Ntar saya ke kantor dulu ya Yat, jangan salah respon kan," jawabnya via aplikasi WhatsApp saat ditanyakan soal kunjungan jajarannya ke luar negeri ditengah menurunnya anggaran.
Razuardi belum bisa memberikan jawaban, apakah keberangkatan para pejabat itu ke luar negeri benar adanya? Dalam rangka kunjungan kerja BPKS atau pergi menggunakan uang pribadi?
Penulis: Hidayat. S
