IJN - Banda Aceh | Putra Sabang yang juga Direktur Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Publik Aceh (Lemkaspa), Samsul Bahri, M.Si mendesak penegak hukum supaya segera turun tangan mengusut indikasi adanya kerugian negara pada pembangunan gedung serbaguna BPKS di Pulo Aceh.
"Penegak hukum jangan 'tidur'. Ini menyangkut indikasi adanya kerugian negara. Uang 8,5 miliar itu bukan sedikit, itu uang negara yang volumenya sangat besar, harus mendapat perhatian penegak hukum," kata Samsul Bahri saat diminta tanggapannya oleh Media INDOJAYANEWS.COM, Minggu malam 18 November 2019.
Putra asli Sabang ini mengungkapkan, selama ini BPKS memang sudah banyak menyita perhatian masyarakat Aceh, dengan anggaran yang begitu besar, kata Samsul, seharusnya BPKS sudah mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat di kawasan.
"Tapi buktinya, keberadaan BPKS hingga hari ini seperti tidak ada manfaat untuk masyarakat Sabang dan Pulo Aceh, padahal anggaran di BPKS itu sangat besar yang bersumber dari APBN. Visi dan Misi BPKS juga sangat bagus, tapi apa yang sudah berhasil dilakukan BPKS hari ini," tanya Samsul.
Pemerhati kebijakan publik ini menilai, para penegak hukum terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi kawasan Sabang dan Pulo Aceh. Padahal menurut dia, Sabang dan Pulo Aceh menyimpan potensi sangat besar dan pintu awal untuk kemajuan Aceh.
"Penegak hukum seharusnya menaruh perhatian besar pada BPKS, karena BPKS ini mengelola ratusan miliar uang negara setiap tahunnya. Jika terlepas dari kontrol penegak hukum, maka pengerjaan proyek di kawasan ini bisa saja dikerjakan asal-asalan, apalagi dengan kondisi akses ke Pulo Aceh hari ini," jelas Samsul.
"Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, kita tak perlu bicara panjang lebar. Kita cuma butuh keseriusan penegak hukum untuk mengontrol dan mengusut ketika ada dugaan seperti ini. Jangan membiarkan kecurangan merajalela yang bisa merugikan keuangan negara," pungkasnya.
Penulis: Hidayat. S
