IJN - Banda Aceh | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT, agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dan meminta agar Plt Gubernur memfokuskan pada serapan APBA yang saat ini masih rendah. 

Hal tersebut disampaikan Safaruddin kepada media ini melalui pres rilis yang diterima redaksi, Banda Aceh, Minggu, 17 November 2019.

"Kami minta Plt Gubernur stop keluar negeri, fokus saja pada penyerapan APBA yang masih rendah saat ini, " kata Safar.

Menurut Safar, perlu disampaikan kepada Plt Gubernur Aceh setelah beredarnya beberapa jadwal Plt Gubernur ke luar negeri, sementara masalah penyerapan APBA menurut Safar jauh lebih penting untuk Aceh dibandingkan kunjungan ke luar negeri. 

"Sebagai masyarakat Aceh, kami mengingatkan Plt Gubernur bahwa memfokuskan pada realisasi APBA jauh lebih penting dari pada melakukan perjalanan ke luar negeri yang manfaatnya masih belum tentu dirasakan oleh masyarakat Aceh. Jika APBA sudah jelas manfaatnya untuk masyarakat, oleh karena itu, fokus saja pada serapan APBA," ujarnya.

YARA juga meminta Plt Gubernur Aceh, perlu berpikir melakukan terobosan untuk memaksimalkan penyerapan APBA 2019, apalagi menjelang akhir tahun banyak proyek besar yang terancam tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga akan menimbulkan konsekuensi pemutusan kontrak dan tidak selesainya yang tentu saja akan menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat Aceh, dan rekanan itu sendiri, belum lagi permasalahan minimnya investasi di Aceh sementara dana yang di kucurkan untuk menarik minat investasi sudah sangat besar.

"Plt Gubernur Aceh, perlu fokus pada serapan APBA akhir tahun, dan memantau kondisi pelaksanaan pekerjaan dalam skala besar yang di danai dari APBA, jangan sampai sepeti tahun lalu, banyak rekanan yang diputuskan kontranya karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, dan ini akan merugikan masyarakat dan rekanan itu sendiri", kata Safar.

YARA juga senin besok akan menyurati Menteri dalam Negeri untuk meminta agar Menteri Dalam Negeri tidak memberikan izin ke luar negeri kepala seluruh Pejabat Provinsi Aceh selama tahun 2019 ini, agar para pejabat di Aceh fokus pada penyerapan APBA.

"Besok Senin, kami akan menyurati Menteri Dalam Negeri agar tidak memberikan izin kepada seluruh pejabat di Aceh selama tahun 2019, karena kalau pejabatnya di luar negeri, kemudian siapa yang akan mengeksekusi kegiatan yang telah di anggarkan dalam APBA," tutup Safar.