04 Maret 2020 | Dilihat: 333 Kali
Serahkan LKPD kepada BPK, Wali Kota Harapkan WTP ke 12
noeh21
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyerahkan LKPD 2019 ke BPK RI.
 

IJN - Banda Aceh | Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

LKPD ini diserahkan langsung oleh Wali Kota kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Arif Agus, Rabu 4 Maret 2020, di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Jalan T Nyak Makam, Lampineung. Saat menyerahkan LKPD, Wali Kota didampingi oleh Sekdakota Bahagia, Inspektur Inspektorat Ritasari Pujiastuti, Kepala BPKK Banda Aceh Iqbal Rokan, Sekretaris BPKK Basri, dan Kabag Humas Irwan.

Penyerah LKPD sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan kepada BPK RI untuk dilakukan pemeriksaan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dokumen laporan yang diserahkan Wali Kota terdiri atas neraca per 31 Desember 2019, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2019.

Kata Aminullah, laporan ini juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Walikota Banda Aceh, Hasil review Inspektorat Kota Banda Aceh, Surat Pernyataan LKPD telah direview oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, Laporan Keuangan BUMD 2019 (PDAM Tirta Daroy Banda Aceh dan LKMS PT. Mahirah Muamalah.

Kemudian, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2019.

"LKPD Unaudited ini juga disusun berdasarkan sistem pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," tambah Aminullah.

Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan, guna melakukan penilaian atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berdoa dan mengharapkan, agar laporan keuangan yang kami sampaikan ini, nantinya akan memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," harap Aminullah.

Untuk diketahui, Kota Banda Aceh telah meraih Opini WTP 11 kali berturut-turut dari BPK. Prestasi ini hanya mampu diraih beberapa entitas pemerintah daerah saja di Indonesia, termasuk Pemko Banda Aceh dan Pemko Tangerang.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Arif Agus, usai menerima laporan ini mengatakan, pihaknya segera melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD tersebut selama 30 hari. "Sebelumnya juga telah kita laksanakan pemeriksaan interim pada bulan Januari yang lalu,"  ungkap Agus Arif.

Agus Arif juga berharap Pemko Banda Aceh yang telah mendapatkan opini WTP atas LKPD tahun 2018 lalu dengan opini WTP dapat kembali dipertahankan. "Mengingat Opini atas LKPD tahun 2018 Banda Aceh meraih WTP, kami harap pencapaian tersebut dapat dipertahankan tahun ini,” harapnya.
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com