IJN - Banda Aceh | Panitia Khusus (Pansus) Perizinan, Migas, Minerba dan Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mulai mengawali kegiatan tahap awal dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LSM, NGO, Praktisi dan Organisasi terkait, Kamis (26/1).
Hal tersebut guna untuk mencari masukan dan mengumpulkan data terkait Perizinan, Migas, Minerba dan Energi di Aceh.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Tarmizi, SP dari Fraksi Partai Aceh yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh yang didampingi oleh Sekretaris Pansus M. Rizal Falevi Kirani, S. Sos. M. I. Kom dan beberapa orang Anggota H. Khalili, SH, dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG, Azhar Mj Roment, Edy Asaruddin dan drh. Nurdiansyah Alasta.
Selain itu, turut hadir juga GeRAK, MaTa, LBH, HAKA, WALHI, JMAA, JKMA, Koalisi NGO HAM, AJI, FJL, Forum LSM Aceh, APKASINDO, dan Ir. Said Ikhsan (Mantan Kadis Pertambangan dan Energi Aceh), M. Taufik Abda dan Para Tenaga Ahli Pansus.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Pansus banyak menerima masukan tentang perlunya dilakukan Audit lahan, melakukan investigasi ke PT. Medco, mengenai evaluasi perizinan tambang dan HGU di seluruh Aceh.
Bahkan mengevaluasi seluruh perusahaan perihal sejauh mana memberikan manfaat untuk meningkatkan PAA dan mengurangi angka pengangguran di Aceh.
Selain itu, perihal dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang tidak transparan serta juga masukan tentang Amdal dari kegiatan perizinan di Aceh.
Termasuk persoalan HGU perkebunan sawit yang bersengketa dengan masyarakat serta izin Pabrik PKS yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ketua Pansus, Tarmizi, SP, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan seluruh NGO. "Tentu ini akan menjadi spirit bagi kami untuk bekerja sesuai dengan harapan bersama,"kata Tarmizi SP.
Menurutnya, Pansus akan lebih bersemangat dan siap menghadapi tantangan seperti ancaman terhadap anggota pansus.
"Dari semua masukan yang disampaikan Pansus akan mengkaji dan mempelajari lebih lanjut,"sebutnya.
Politisi Partai Aceh ini juga menyampaikan, tujuan utama dari usulan pembentukan pansus adalah untuk membantu pemerintah Aceh mencari solusi dalam upaya meningkatkan PAA.
"Dimana kita ketahui bersama Dana Otsus Aceh sudah mulai berkurang, lapangan kerja semakin sempit dan kondisi ekonomi rakyat dalam ketidak pastian,"ungkapnya.
Ia mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua dinas dan badan terkait, perusahaan dan juga akan turun langsung ke lapangan. "Kami berharap masyarakat mendukung penuh tim pansus,menyampaikan informasi dan memberikan data,"tutupnya.
Penulis: Hendria Irawan
