21 Apr 2020 | Dilihat: 667 Kali

Tangani Covid-19, Politisi PAN Anggap Pemerintah Aceh Yoe Yoe Sijuek

noeh21
Anggota DPRA dari PAN, Muchlis Zulkifli.
      
IJN - Banda Aceh | Anggota DPR Aceh Muchlis Zulkifli, ST meminta kepada Pemerintah Aceh untuk memperketat pengawasan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar. Hal itu dianggap perlu untuk memastikan tidak ada penyebaran virus covid-19 yang masuk ke Aceh melalui Bandara SIM.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama gedung DPR Aceh, Senin 20 April 2020, Politisi PAN Aceh Besar menegaskan persoalan itu di depan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah M.Kes, yang hadir mewakili Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT.

"Masalah tutup perbatasan Aceh, khususnya Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, ini sebenarnya sudah dilakukan rapid tes di bandara, tapi masih ada kelonggaran," ungkap Muchlis.

Menurutnya, Pemerintah Aceh masih yoe yoe sijuek, uroe nyoe na singoh tan alias tidak serius. Masalah tersebut membuat masyarakat sekitar bandara khawatir, sehingga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh menangani dan melakukan pencegahan penyebaran covid-19.

"Masyarakat sekitar bandara, malah beberapa hari lalu sudah melakukan, katakanlah semacam audiensi dengan pihak bandara, katanya bandara tidak mungkin tutup. Kan tidak mungkin bandara tutup, Pak Sekda," ucap mantan anggota DPRK Aceh Besar ini.

Namun begitu, Muchlis meminta kepada Pemerintah Aceh melakukan evaluasi dengan cara rapid tes yang lebih ketat terhadap semua penumpang yang mendarat di Bandara SIM.

"Penumpang yang datang ke Aceh betul betul dijaga, karena kemarin kita baca berita 3 orang mahasiswa Malaysia kembali dari Aceh positif corona, berarti di Aceh na nyoe (covid-19). Berarti ini, Pak Sekda tolong perhatian dan kepedulian kita semua," harapnya.

Muchlis juga menyingung mengenai prolega Aceh, terutama menjelang Pilkada 2022. "Jadi, tolong kepada Pemerintah Aceh, kita semua, DPR bisa menyusun qanun tentang pilkada. Karena kalau tidak ada qanun, ini maka tidak bisa diselenggarakan pilkada di Aceh," jelasnya.

Menurut Muchlis, Sekda Aceh juga sosok pejabat yang sangat cepat tanggap dengan berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sebab itu, Muchlis juga meminta Pemerintah Aceh mencari solusi terhadap kelangkaan gula pasir maupun kebutuhan pokok lainnya, agar tidak lagi terjadi kelangkaan atau harga yang tidak sesuai.

"Tapeugah droe tanyoe Aceh Hebat, Aceh Bereh. Masalah gula pasir saja sangat ketergantungan dengan Sumatera Utara. Menan disetop le Sumatera Utara, abeh teuh. Ini apakah ada solusi dari Pemerintah Aceh dalam mengatasi kelangkaan dan kemahalan gula pasir tersebut. Ini bahaya, karena memasuki bulan ramadhan," demikian pungkasnya.

Penulis: Hidayat. S
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas