IJN -Banda Aceh | Pengamat dan Akademisi Universitas Abulyatama Usman Lamreung dalam diskusi publik “Kemiskinan, Dana Refocusing dan KPK di Aceh” pada Senin (26/7) kemarin, di Banda Aceh mengatakan bahwa situasi Aceh tidak sedang baik.
Usman mengatakan, kehadiran KPK jangan hanya berwisata ke Aceh. Setelah melakukan penyelidikan bulan yang lalu, bahkan tidak ada informasi tindak lanjut.
“Kehadiran KPK penting untuk menguak penyelewengan dana di Aceh, kemiskinan terus terjadi karena perencanaan yang salah di Aceh, bahkan indikasi korupsi terjadi dimana-dimana, penyelidikan KPK memang butuh waktu. Tapi jangan juga KPK hanya berwisata ke Aceh,"kata Usman Lamreung kepada INDOJAYANEWS.COM, Selasa 27 Juli 2021.
Lanjutnya, bahkan tidak ada follow up tindak lanjut dari penyelidikan. Karena indikasi korupsi sudah mengerikan, masyarakat Aceh sudah menderita puluhan tahun.
Usman menyebut, kemiskinan Aceh ini sangat terkait dengan pengelolaan keuangan.
Menurut Usman Lamreung, Aceh sering sekali terjadi silpa setiap tahun, terjadinya silpa karena perencanaan Aceh yang salah.
"Karena perencanaan yang salah, makanya pengentasan kemiskinan tidak terencana. Ini bisa di usut, karena roda pemerintah Aceh berjalan tidak sesuai dengan Qanun RPJM Aceh. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya DPRA harus mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada Gubernur, karena menjalankan roda pemerintah dari Aceh Hebat menjadi Aceh Bereh,"jelasnya
Dia juga membeberkan, bahwa tingkat kemiskinan Aceh tidak turun-turun, pengangguran tinggi, penyaluran dana refocusing tidak transparan, karena tidak fokus pemerintah Aceh tidak jelas saat ini. Ditambah komunikasi publik pemerintah Aceh buruk sekali.
"Kita mengingatkan Kejaksaan dan Polda Aceh untuk serius menuntaskan kasus dugaan korupsi di Aceh. Masyarakat Aceh menunggu kinerja kedua lembaga ini, terutama mengusut tuntas dugaan korupsi wastefel tahun 2020 dan dugaan beasiswa yang melibatkan eksekutif dan legislati," tutupnya
Penulis: Hendria Irawan
