IJN - Banda Aceh | Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung, tampaknya semakin geram melihat tindakan para penguasa, yang dinilai kurang peduli terhadap nasib rakyat ditengah pandemi covid-19.
Kepada Media INDOJAYANEWS.COM, Senin 4 Mei 2020, Usman menyebut, wabah virus mematikan yang kini melanda hampir seluruh negeri di dunia itu, telah mengakibatkan banyak orang jatuh miskin dan kekurangan bahan bahan makanan alias deuk troe.
"Seharusnya Pemerintah Daerah Aceh hadir dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan akibat corona. Ini malah terbalik, Pejabat Pemda Aceh terkesan berfoya-foya di tengah bencana corona," kata Usman Lamreung.
Usman mencontohkan beberapa pengadaan yang justru tidak berpihak ke rakyat, seperti membeli laptop dengan spesifikasi main game kelas tinggi dan pengadaan mobil dinas baru untuk para pejabat daerah. "Malu kita, tim TAPA tampak tidak berpihak rakyat yang sedang kesusahan," ungkapnya.
Menurut Usman, kebijakan Plt Gubernur dan Sekda Aceh melakukan refocusing anggaran yang ada di beberapa dinas terkait, sangat berimbas pada program wirausaha pemula dan bidang pendidikan dayah.
"Misalnya pembatalan pemberian alat produksi untuk 240 wirausaha pemula di Aceh tahun 2020, ini merupakan preseden buruk pola kebijakan pembangunan. Sektor ini seharusnya digenjot untuk tumbuh di tengah covid-19. Ini justru dibunuh seketika dengan alasan refocusing anggaran. Padahal kegiatan itu sangat berguna dalam kondisi wabah ini, membantu usaha masyarakat," jelasnya.
Selanjutnya, kata Usman, kebijakan Plt Gubernur melakukan refocusing anggaran Dinas Dayah Tahun Anggaran 2020 sebesar 205 milyar untuk keperluan penanganan Covid-19 di Aceh. Tentu pemangkasan anggaran ini menuai protes keras dari masyarakat Aceh.
Karena itu lanjutnya, Pemerintah Aceh harus meninjau kembali Refocusing anggaran tersebut, harus transparan dalam pergeseran anggaran atau pengurangan anggaran pemerintah pusat akibat dialihkan untuk penanganan covid-19.
"Kemudian menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan anggaran pengadaan mobil dinas, apakah Pemerintah Aceh mengalihkan anggaran tersebut untuk penanganan cavid-19, karena kami melihat dari anggaran pengadaan mobil dinas cukup besar mencapai Rp 133 miliyar, apakah dana sebesar ini tetap digunakan untuk membeli mobil dinas?," tanya mantan pekerja BRR Aceh-Nias ini.
Usman bahkan menyebut pejabat Aceh serakah ditengah penanganan covid-19. "Menurut hemat kami terlalu serakah untuk kesenangan pejabat ditengah derita rakyat. Bagusnya anggaran tersebut digeser untuk penanganan Covid-19, bukan mengambil dana dayah dan dana bantuan wirausaha pemula yang sangat bermafaat bagi masyarakat dalam kondisi seperti ini," paparnya.
Usman Lamreung juga mendesak kejaksaan atau KPK RI untuk menghentikan tontonan foya-foya pejabat Aceh yang dianggap sudah keterlaluan. "KPK datanglah ke Aceh. Hentikan kepongahan para pejabat Aceh yang sudah keterlaluan," kata usman.
Berikut daftar anggaran yang diperuntukkan untuk membeli mobil dinas pejabat Aceh;
Paket Mobil Dinas Ka. Biro Setda Rp. 4,2 miliar
1 Unit Pajero Sport Kadis Perindag Rp. 836 juta
1 Unit Mobil Dinas Kadis DLHK Rp. 726 juta
1 Unit Pajero Sport Disdik Dayah Rp. 761 juta
4 unit Innova Disdik Dayah Rp. 1,5 miliar
7 unit Mobil Dinas DPMPTSP Rp. 2,9 miliar
1 paket Mobil Dinas BPKA Rp. 5,5 miliar
Double Cabin Dinas Perkim Rp. 2,2 miliar
3 unit Innova Diskominfo Rp. 1,3 miliar
Mobil Dinas JPU Setda Aceh Rp. 959 juta Dan Seterusnya
Total Pengadaan Mobil Dinas dalam Angaran Pendapatan Belanja Aceh 2020 mencapai Rp 133 miliar serta total biaya perawatan mobil dinas mencapai Rp 66 miliar (dokumen APBA 2020).
"Pertanyaannya adalah, apakah semua mobil dinas tersebut tetap dibeli oleh Pemerintah Aceh? Pemerintah harus meninjau kembali, jangan sampai dianggap berfoya-foya ditengah bencana pademi covid -19," demikian tutupnya. (Red)
