IJN - Banda Aceh | Pekan terakhir Pulo Aceh kembali menjadi pembicaraan publik, pasalnya Pemkab Aceh Besar belum mampu merealisasikan janji politik terkait pembenahan tata kelola birokrasi pelayanan publik, seperti halnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya.
Seperti disampaikan, Usman Lamreung, Rabu 10 Maret 2021, menyebut Pemkab Aceh Besar, Pemprov Aceh dan BPKS belum ada niat dan konsisten melahirkan master plant pembangunan kawasan ekonomi dan wisata bahari terpadu di Pulo Aceh.
Menurut Usman Lamreung, hal itu terbukti dari berbagai program pembangunan seperti pelabuhan perikanan yang di bangun BPKS belum bisa fungsional, bahkan rencana pembangunan jembatan dua pulau penghubung pulau nasi dan pulau Breuh sampai saat ini dinilai belum jelas, serta infrastruktur prasarana jalan, listrik dan air bersih sebagai kebutuhan dasar.
"Bila punya plant bersama, Pemkab Aceh Besar, Pemerintah Aceh dan BPKS, sinergi dalam pembangunan kawasan tersebut, bukan tidak mungkin, Pulo Aceh pesona alam begitu cantik menjadi periotas dikunjungi wisata, baik lokal, nasional dan internasional,"sebut Usman Lamreung.
Usman menilai malah yang sangat di sayangkan berbagai pembangunan di Pulo Aceh, baik yang diprogramkan pemerintah Aceh Besar dan BPKS bermasalah, tidak fungsional, dan tersangkut indikasi korupsi.
Ia juga mengaku potensi Pariwisata dan Perikanan Pulo Aceh sangat besar, tapi seperti tidak ada yang mau melirik. "Ibarat gadis cantik yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, baik yang nama Pemkab Aceh Besar, BPKS, maupun pemerintah Aceh," katanya.
Usman Lamreung menegaskan sudah saatnya Pemkab Aceh Besar, BPKS dan Pemerintah Aceh merealisasikan janji-janji dan komitmen, bukan hanya membuat janji baru.
"Buktikan bahwa Pemerintah Aceh Besar dan BPKS konsisten, bukan basa basi, dan warga Pulo Aceh sudah sangat bosan dengan janji dengan harapan hampa tidak ada apa-apa, yang ada rasa kecewa,"tutup Usman Lamreung.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Ir. Iskandar Zulkarnain saat mengunjungi Pulo Aceh pada Senin (8/3) kemarin, menyatakan komitmennya untuk membangun Pulo Aceh sesuai dengan kemampuan anggaran dan tupoksi BPKS.
"Kita berupaya maksimal mungkin, bahkan dengan anggaran yang sangat terbatas pada tahun 2021 ini BPKS telah mengalokasikan sedikitnya 25 persen dari total anggaran yang ada untuk program pembangunan di Pulo Aceh,"sebut Iskandar.
Selain itu, Kepala BPKS juga meminta dukungan Pemerintah Aceh, khususnya Pemkab Aceh Besar, DPR, DPRA maupun DPRK Aceh besar untuk bersama melihat potensi Pulo Aceh serta perioritaskan program - program pembangunan dan pengembangan daerah kawasan.
"Karena Pulo Aceh merupakan Tanggungjawab kita semua,"tutupnya
Penulis: Hendria Irawan
