15 Mei 2019 | Dilihat: 388 Kali
Wali Kota Langsa Bantah Serobot HGU PTPN 1
noeh21
Screenshot Facebook. Foto Dok IJN
 

IJN - Langsa | Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE angkat bicara terkait adanya tudingan Pemko Langsa telah menyerobot tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 1 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Angung (MA) RI. Komentar Wali Kota itu disampaikannya melalui akun Facebook Pandex Mecgregor yang diposting pada tanggal 8 Mei 2019 lalu. 

"Pemko tidak menyerobot tanah HGU PTPN I pemko sdh bayar dgn harga sesui yg nilai oleh tim penilai harga Yaitu KJPP yg SK nya dari kementrian pertahan dgn nilai harga 2,1 M," tulisnya. 

Dikatakannya, Pihak PTPN I menolak hasil penilaian harga dari tim KJPP dengan alasan harga 2, 1 M itu sangat rendah, sehingga pihak PTPN 1 melakukan kasasi ke MA, oleh karenanya, uang senilai 2, 1 M tersebut saat ini telah dititip di Pengadilan Negri Langsa. 

Dijelaskan, untuk menunggu putusan ingkrah dari MA, biasanya harus menunggu selama 3 tahun. Sementara Pemko Langsa terdesak dengan kegiatan pembangunan jalan dan parkir di objek wisata hutan kota yang saat ini masih dalam proses tender. 

"jika kegiatan tsb tdk dpt di lakukan akn mati angaran nya dn pemko akan kena pinalti dn ke dpn sangat sulit utk di percayakn lagi krn diangab tdk mampu," urainya. 

Ia juga menyebut, berulang kali pihaknya mengundang jajaran direksi PTPN 1, namun tidak pernah dihadiri para direksi. Kata Usman Abdullah, yang diutus hanya staf yang tidak bisa mengambil keputusan serta hanya bisa menjawab, "selalu manis madu pahit empedu kami mendukung pembanguan kota langsa tpi nyata nya kita liat sendri pemko langsa tdk bisa di buai angin surga trs oleh PTP kami sdh sangat paham bagaimana PTP ini," katanya. 



Selain itu lanjutnya, untuk area kepentingan Rumah Sakit Umum (RSU) Regional memerlukan proses tiga tahun baru selesai dan itupun uangnya juga dititip di pengadilan. 

"kalau tdk sampai hari ini tdk selesai utk RS rigioanla 3 thn pemko menunggu rapat ber ulang kali di jakarta di kantor direksi dikantor wali kota di pendopo wali kota di hutan kota jawab sdg dlm proses sdh di meja dirjen di meja mentri sabar pak wali enga lama lagi sdh turun sabar nya 3 thn baru clear itu," bebernya. 

Dari pengalaman tersebut, kata Usman Abdullah, Pemko Langsa sangat dirugikan oleh PTPN 1 pada tahun 2016. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengalokasikan anggaran sebanyak 60 M untuk pembangunan RSU Regional itu. Namun gagal akibat lahan belum clear. Pada tahun 2017 juga dianggarkan, akan tetapi juga gagal. Hingga akhirnya pada tahun 2018 dialokasikan anggaran 40 M tahap pertama pembangunan dan dimungkinkan 2019 ini mendapat alokasi anggaran 40 M dari dana alokasi khusus (Otsus) Provinsi Aceh. 

"berangkat dri pengalaman itu kesimpulan nya PTP tdk mendukung pembangunan pemko walau di mulutnnya dukung," ucapnya. 

Sementara, jajaran direksi PTPN 1 Langsa, Direktur Operasi, Desmanto saat ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Kota Langsa, saat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (13/05/2019), menjelaskan, semua pihak harus bersabar, proses pelepasan lahan ada proses hukum, diharapkan proses dapat berjalan dengan baik dan mencapai keinginan publik.  

"Kita tidak boleh melangkahi hukum, jika kita melangkahi hukum, dikhawatirkan 10 tahun medatang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap orang yang tidak pada tempatnya," ujarnya. 

Dikatakannya, menyangkut harga bisa dinegosiasi dalam arti kata keputusan MA turun. PTPN 1 Langsa mendukung program pembangunan di Pemko Langsa.

Hal ini, kata Desmanto, dibuktikan PTPN 1 telah melakukan pelepasan HGU perkebunan pohon kelapa sawit seluas 1.300 hektare untuk perluasan RTRW Kota Langsa.

Sedangkan 33,04 hektare lahan PTPN 1 Langsa ini sedang dalam proses dan ada mekanisme hukum serta aturan yang harus dilalui, dimana Direksi PTPN 1 hanya berkewajiban menjaga asset.

Namun setelah dibagi 33,04 hektare, di bawah NJOP yaitu hanya Rp 8.900, sedangkan NJOP Rp 11.000 ribu.

"Kami sebagai penanggung jawab tentunya diminta tanggung jawab atas analisa apa menerima itu. Kita ajukan ke Pemko, melalui PN Langsa tidak menerima keberatan kami itu. Akhirnya kita tempuh proses kasasi ke MA, dan kasasi ini tentunya lama," ujarnya.

Desmanto meyakini, Wali Kota Langsa memahami masalah di PTPN 1 tersebut dan PTPN 1 juga memahami kebutuhan Wali Kota Pemko Langsa.

Penulis : Redaksi
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com